Apakah Skema Perampasan Aset Indonesia Sudah Siap? Telaahan Kritis Paradigma Unexplained Wealth Order Negara Lain

Berdasarkan catatan ICW tahun 2022, terdapat 612 orang tersangka kasus korupsi dengan total potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp 33,6 triliun. Aturan existing di Indonesia masih belum optimal merampas aset pelaku korupsi. RUU Perampasan Aset pun belum pernah menjadi prioritas untuk dibahas maupun disahkan. 

Catatan Evaluasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi Tiga Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Ma’ruf Amin

Pada sidang tahunan MPR jelang peringatan hari kemerdekaan pada 17 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan lima agenda besar nasional. Satu dari sekian agenda nasional tersebut menyebutkan bahwa pemerintah akan terus memperkuat hukum, sosial, politik dan ekonomi untuk rakyat, menjamin pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan serta kelompok marjinal. Presiden juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan terus menjadi prioritas utama pemerintah.

Pemberantasan Korupsi yang kian Porak-Poranda, SP3 BLBI Syamsul Nursalim: Masih Dapatkah Publik Menaruh Harapan?
Petaka pemberantasan korupsi itu kian terang tatkala Corruption Perception Index (CPI) Indonesia 2020 yang dilansir oleh Transparansi Internasional (TI) mengalami kemunduran dramatis. Pada tahun 2019, CPI Indonesia masih bertengger di skor 40, namun anjlok signifikan pada 2020 karena hanya mampu memperoleh skor 37. Ranking global Indonesiapun ikut melorot, dari 85 pada 2019 terlempar ke 102 dunia pada 2020.
Politik Gelang Karet Pemberantasan Korupsi dalam UU Cipta Kerja
Pemerintah dalam salah satu argumentasinya menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja memberikan kontribusi bagi upaya pemberantasan korupsi, terutama pada aspek yang berkaitan dengan penyederhanaan prosedur perizinan usaha. Lebih lanjut, Pemerintah mengatakan bahwa selama ini izin usaha berbelit-belit, sangat panjang prosedurnya, dan penuh dengan praktek pungutan liar dan setoran ilegal. Dengan mengatur prosedur secara lebih sederhana, diharapkan berbagai titik rawan pungutan liar dan setoran ilegal untuk mempercepat keluarnya izin dapat dihilangkan.
Presiden Joko Widodo Ingkar Janji Pemberantasan Korupsi

Masa depan pemberantasan korupsi terancam. Belum lagi selesai dengan proses pemilihan Pimpinan KPK yang menyisakan banyak persoalan, kali ini lembaga anti korupsi itu mesti dihadapkan dengan ancaman legislasi oleh DPR, yakni revisi UU KPK.

Subscribe to Pemberantasan Korupsi