Jakarta, 31 Agustus 2025. Kami menilai negara gagal dalam memahami penderitaan rakyat yang berakar dari kebijakan pajak, lapangan kerja, bahan pokok, proyek strategis yang merusak lingkungan, hingga tunjangan wakil rakyat dan penanganan unjuk rasa. Ini diperburuk oleh pernyataan dan perilaku pejabat yang melukai rasa keadilan. Akar masalah ini harus dipecahkan karena melebarkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, kami mendesak para pemimpin negara merubah kebijakan tersebut.

Konstitusi melindungi ekspresi keresahan rakyat melalui berbagai bentuk demonstrasi. Karenanya, negara wajib menghindari segala bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Namun negara kerap bereaksi dengan kekuatan eksesif dan kekerasan tak perlu. Tewasnya sopir ojol Affan Kurniawan, sampai dengan  yang terakhir tewasnya mahasiswa Yogyakarta Rheza Shendy adalah simbol kegagalan negara melindungi rakyat. Oleh sebab itu, kami mendesak aparat keamanan menghentikan kekerasan dan menghukum siapa pun yang terlibat. 

Upaya-upaya meningkatkan eskalasi keamanan negara melalui pemberlakuan status darurat tidak diperlukan. Karena status ini akan membenarkan pelibatan militer dalam tata kelola keamanan dalam negeri. Melibatkan militer diluar urusan pertahanan seperti penyampaian kebebasan berpendapat akan menempatkan rakyat sebagai musuh. Oleh sebab itu, kami mendesak negara tetap meletakkan militer dalam fungsi konstitusional, yaitu sebagai alat negara dalam melaksanakan kebijakan strategis pertahanan. 

Terakhir, kami memandang upaya berbagai kelompok rakyat menyampaikan pendapat perlu dilakukan dengan semangat saling menjaga warga dan mencegah segala bentuk diskriminasi dan perlakuan yang tidak manusiawi antar sesama warga. 

Koalisi Masyarakat Sipil

1. Indonesia Corruption Watch
2. Transparency International Indonesia
3. Amnesty International Indonesia
4. Democratic Judicial Reform (DEJURE)
5. Greenpeace Indonesia
6. Imparsial
7. Centra Inisiatif