Terbuangnya Vaksin COVID-19 akibat Minimnya Transparansi Tata Kelola Pengadaan dan Distribusi Program Vaksinasi

Vaksin COVID-19 merupakan salah satu barang kesehatan yang proses pengadaannya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 demi tercapainya herd immunity. Untuk memperkuat landasan hukum dalam proses pemenuhan vaksin COVID-19, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Kebijakan PCR yang Menguntungkan Kelompok Bisnis Tertentu

Penurunan harga jasa pelayanan pemeriksaan PCR oleh Pemerintah tidak mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan tersebut diduga hanya untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu yang memiliki bisnis alat kesehatan, khususnya ketika PCR dijadikan syarat untuk seluruh moda transportasi.

Potensi Rent-Seeking dan Indikasi Konflik Kepentingan dalam Distribusi Ivermectin

Indonesia Corruption Watch (ICW) menelusuri potensi rent-seeking atau perburuan rente dan konflik kepentingan dari produksi dan distribusi Ivermectin.

Kemahalan Harga Dalam Penyusunan Kebijakan Penetapan Tarif Pemeriksaan PCR

Polemik mengenai mahalnya harga pemeriksaan PCR di Indonesia kembali mencuat setelah adanya informasi terkait perbandingan tarif PCR di India. Dalam sejumlah pemberitaan diketahui bahwa Pemerintah India memangkas tarif PCR dari 800 Rupee menjadi 500 Rupee atau sekitar Rp96.000. Sedangkan di Indonesia, Kementerian Kesehatan melalui Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/3713/2020 menetapkan tarif tertinggi untuk pemeriksaan PCR sebesar Rp900.000 atau sekitar 10 kali lipat dari tarif di India.

Laporan Akhir Tahun ICW 2020
Pemerintah menggelontorkan anggaran yang sangat besar, hampir mencapai Rp 700 triliun pada 2019 untuk menanggulangi pandemi dan dampaknya, namun hampir semua proses belanja dan penggunaan uangnya dilakukan secara darurat.
Polemik Ivermectin: Berburu Rente di Tengah Krisis

Hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan dugaan keterkaitan anggota partai politik, pejabat publik, dan pebisnis dalam penggunaan obat Ivermectin untuk menanggulangi Covid-19. Polemik Ivermectin menunjukkan bagaimana krisis dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk mendapat keuntungan.

Vaksin Berbayar Untuk Kepentingan Bisnis: Batalkan Vaksin Rente

Pada 5 Juli 2021, pemerintah mengeluarkan kebijakan program vaksinasi berbayar bagi individu/perorangan. Meskipun kebijakan ini akhirnya ditunda, kebijakan itu menegaskan ambiguitas sikap pemerintah dalam penanganan pandemi karena ada tarik menarik kepentingan antara kepentingan bisnis dan pemenuhan kewajiban untuk menyelamatkan kesehatan warga negara.

Tata Kelola Distribusi Alat Kesehatan Dalam Kondisi Covid-19
Upaya Pemerintah untuk menekan angka penyebaran Covid-19 hingga saat ini belum maksimal. Strategi utama dalam melakukan pengendalian Covid-19 berupa surveilans yakni 3T (testing, tracing, treatment)
Urgensi Peningkatan Bantuan Sosial, Khususnya untuk Perempuan Rentan, di Tengah Pandemi Covid-19

Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) semakin mengkhawatirkan. Hingga 26 Juni 2021, 2.093.962 orang terdeteksi tertular Covid-19 dengan kasus aktif 194.776. Angka tersebut diyakini jauh lebih tinggi dari yang tercatat oleh pemerintah melalui www.covid19.go.id, mengingat tracing masih minim dilakukan. Hal tersebut berdampak panjang pada terganggunya aktivitas ekonomi dan kesejahteraan warga.

Desakan Perbaikan Tata Kelola Pelaksanaan Program Vaksinasi Menuju Herd Immunity
Jajaran pemerintah dan birokrasi belum menetapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam program vaksinasi sesuai dengan amanat UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berbagai kendala kami hadapi di lapangan dalam melakukan fungsi pengawasan.
Subscribe to COVID-19