Kebijakan PCR yang Menguntungkan Kelompok Bisnis Tertentu

Penurunan harga jasa pelayanan pemeriksaan PCR oleh Pemerintah tidak mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan tersebut diduga hanya untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu yang memiliki bisnis alat kesehatan, khususnya ketika PCR dijadikan syarat untuk seluruh moda transportasi.

Potensi Rent-Seeking dan Indikasi Konflik Kepentingan dalam Distribusi Ivermectin

Indonesia Corruption Watch (ICW) menelusuri potensi rent-seeking atau perburuan rente dan konflik kepentingan dari produksi dan distribusi Ivermectin.

Kemahalan Harga Dalam Penyusunan Kebijakan Penetapan Tarif Pemeriksaan PCR

Polemik mengenai mahalnya harga pemeriksaan PCR di Indonesia kembali mencuat setelah adanya informasi terkait perbandingan tarif PCR di India. Dalam sejumlah pemberitaan diketahui bahwa Pemerintah India memangkas tarif PCR dari 800 Rupee menjadi 500 Rupee atau sekitar Rp96.000. Sedangkan di Indonesia, Kementerian Kesehatan melalui Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/3713/2020 menetapkan tarif tertinggi untuk pemeriksaan PCR sebesar Rp900.000 atau sekitar 10 kali lipat dari tarif di India.

Laporan Akhir Tahun ICW 2020
Pemerintah menggelontorkan anggaran yang sangat besar, hampir mencapai Rp 700 triliun pada 2019 untuk menanggulangi pandemi dan dampaknya, namun hampir semua proses belanja dan penggunaan uangnya dilakukan secara darurat.
Polemik Ivermectin: Berburu Rente di Tengah Krisis

Hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan dugaan keterkaitan anggota partai politik, pejabat publik, dan pebisnis dalam penggunaan obat Ivermectin untuk menanggulangi Covid-19. Polemik Ivermectin menunjukkan bagaimana krisis dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk mendapat keuntungan.

Vaksin Berbayar Untuk Kepentingan Bisnis: Batalkan Vaksin Rente

Pada 5 Juli 2021, pemerintah mengeluarkan kebijakan program vaksinasi berbayar bagi individu/perorangan. Meskipun kebijakan ini akhirnya ditunda, kebijakan itu menegaskan ambiguitas sikap pemerintah dalam penanganan pandemi karena ada tarik menarik kepentingan antara kepentingan bisnis dan pemenuhan kewajiban untuk menyelamatkan kesehatan warga negara.

Tata Kelola Distribusi Alat Kesehatan Dalam Kondisi Covid-19
Upaya Pemerintah untuk menekan angka penyebaran Covid-19 hingga saat ini belum maksimal. Strategi utama dalam melakukan pengendalian Covid-19 berupa surveilans yakni 3T (testing, tracing, treatment)
Desakan Perbaikan Tata Kelola Pelaksanaan Program Vaksinasi Menuju Herd Immunity
Jajaran pemerintah dan birokrasi belum menetapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam program vaksinasi sesuai dengan amanat UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berbagai kendala kami hadapi di lapangan dalam melakukan fungsi pengawasan.
Hasil Pemantauan Bansos: 239 Temuan dan Aduan Warga, Tertinggi Terkait Pemotongan dan Pungutan Liar
Pemberian bansos di tengah pandemi pada dasarnya merupakan kebijakan yang sudah semestinya dan sangat diperlukan warga. Namun demikian, program ini sangat rawan disalahgunakan. Masalah penyaluran bansos bahkan telah banyak terungkap sejak awal-awal penyaluran. Diantaranya yaitu tidak valid dan mutakhirnya pendataan (DTKS dan non-DTKS), politisasi oleh kepala daerah, pemotongan, dan pungutan liar. Melihat tingginya potensi penyalahgunaan bansos di tengah pandemi, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama 11 mitra di 13 daerah mengadakan pemantauan distribusi bansos dan membuka posko pengaduan. Daerah-daerah tersebut yaitu Aceh, Medan, Palembang, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Semarang, Bali, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kendari, Manado, dan Makassar. Meski pemantauan ICW terbatas pada 13 daerah tersebut, aduan warga yang masuk juga berasal dari daerah lain, seperti Jambi, Kuningan, Sumenep, Konawe Utara, Minahasa Utara, dll.
Potensi Korupsi Alat Kesehatan di Kondisi Pandemi
Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara terkait jumlah kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Per tanggal 22 Juli 2020, kasus Covid-19 yang muncul di Indonesia sebanyak 91.751 kasus. Sedangkan pada tingkat dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-24 dari 215 negara yang paling banyak jumlah kasus akibat Covid-19.
Subscribe to COVID-19