Dalam perkembangannya, tuntutan global untuk serius merespons krisis iklim cenderung tidak disambut oleh pemerintah pusat. Tren belakangan yang muncul justru menunjukkan arah kebijakan dan legislasi yang bertolak belakang dengan sejumlah ambisi komitmen aksi iklim. Di saat bersamaan, Pemerintahan Prabowo Subianto terlihat mengedepankan pola pemerintahan yang tidak mengindahkan amanat desentralisasi dan justru menggunakan pendekatan yang sentralistis demi menyukseskan program-program prioritas Istana seperti “hilirisasi” di sektor energi. 

Melalui penelusuran terhadap sumber-sumber terbuka dari 7 September 2024—7 Mei 2025 terhadap 37 provinsi di Indonesia (dengan sampling acak terhadap 8 kabupaten/kota), laporan ini menemukan bahwa dari 582 individu kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota), 45 kandidat ditemukan terafiliasi dengan industri ekstraktif. Sedangkan, dari sebanyak 74 individu kepala daerah serta wakil kepala daerah definitif di tingkat provinsi, 32 individu ditemukan terafiliasi dengan bisnis dengan sebaran: lima individu terindikasi terafiliasi dengan pertambangan batu bara; empat individu terindikasi terafiliasi dengan pertambangan nikel; satu individu terafiliasi dengan pertambangan jenis lain; tiga individu terafiliasi dengan industri minyak dan gas; tiga individu terafiliasi dengan industri perkebunan; kemudian 16 individu lainnya terafiliasi dengan bisnis non-ekstraktif. 

Laporan ini memetakan kerentanan-kerentanan tata kelola pemerintahan daerah ke depan yang dihadapkan dengan menyempitnya ruang otonomi daerah akibat resentralisasi dan juga potensi konflik kepentingan akibat maraknya politisi-pebisnis di sektor ekstraktif yang memimpin daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam.