Public Review Revisi Undang-Undang KPK

Pasca reformasi 1998, harus diakui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di  Indonesia, Komisi ini telah berhasil menjerat ratusan aktor korupsi yang berasal dari eksekutif, legislatif, yudikatif dan swasta serta menyelamatkan uang negara hingga triliunan rupiah. Namun dibalik kinerja KPK yang luar biasa masih saja ada pihak-pihak yang berharap sebaliknya yang ingin KPK dilemahkan dan bahkan dibubarkan.
 
Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dibuat oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. Arif Setiawan, S.H., M.H., Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H., dan M. Nur Sholikin, S.H.
Counter:
86

Indonesia Corruption Watch ICW menempati peringkat 26 “Global Go To Think Tank Index” 2019...
Koruptor dilarang maju jadi kepala daerah. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan tuntutan masyarakat...
Foto: kolom.tempo.co

Pelaksana tugas jubir bidang penindakan KPK, Ali Fikri, dan Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta saat konferensi pers perkara suap Bupati Sidoarjo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam, 8 Januari 2020. TEMPO/Lani Diana (kolom.tempo.co)

Di akhir tahun 2019, tekanan sosial politik para pegiat anti-korupsi terkenal, serta aksi protes...

Kelompok masyarakat sipil melakukan aksi "Tolak Bala" di depan Gedung Merah-Putih KPK, 20 Desember 2019, menjelang pelantikan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Terpilih (Dok. ICW)

Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo.