4 Tahun Kartu Indonesia Pintar: Masih Banyak yang Salah Sasaran

Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau disebut juga Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program perdana pemerintah Jokowi yang merupakan bagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program Indonesia Pintar bertujuan untuk meningkatkan akses anak usia sekolah dari keluarga miskin untuk bersekolah. KIP merupakan kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya (usia 7-18 tahun) secara gratis. Penerima KIP diberikan dana tunai dari pemerintah secara reguler yang tersimpan dalam fungsi kartu KIP untuk bersekolah secara gratis, baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar di sekolah maupun madrasah agar angka putus sekolah bisa turun drastis.

ICW bersama lembaga mitra melakukan pemantauan pelaksanaan KIP ini di 4 daerah, yaitu: Kabupaten Kupang, Kabupaten Blitar, Kota Yogyakarta, dan Kota Medan.  Monitoring dilakukan untuk melihat tiga aspek, yakni: Tepat Sasaran, Tepat Waktu Pendistribusian dan Pencairan, dan Tepat Guna.

Hasil dari monitoring ini adalah masih banyak warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta KIP/PIP (41,9 persen). Hal ini disebabkan karena data yang digunakan untuk program KIP/PIP masih belum akurat. Distribusi kartu dan pencairan dana KIP masih bermasalah. Kartu masih belum diterima peserta meski mereka sudah mengetahui atau bahkan menerima sebagian dan KIP/PIP. Sebagian dana KIP/PIP sudah digunakan untuk membiayai pendidikan murid (biaya personal dan pungutan/sumbangan ke sekolah). Namun, sebagian besar lagi dana tersebut belum digunakan untuk keperluan pendidikan.

Oleh karena itu kami meminta:

  1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pendistribusian KIP
  2. Kementerian sosial, TNP2K, dan BPS memperbaiki dan sinkronisasi data kemiskinan dan data penerima KIP
  3. Presiden untuk selalu mengontrol implementasi Kartu Indonesia Pintar, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, TNP2K, dan bank yang menyalurkan dana KIP

Indonesia Corruption Watch

AttachmentSize
PDF icon hasil_survey_kartu_indonesia_pintar.pdf446.54 KB
Counter:
3107

Indonesia Corruption Watch ICW menempati peringkat 26 “Global Go To Think Tank Index” 2019...
Koruptor dilarang maju jadi kepala daerah. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan tuntutan masyarakat...
Foto: kolom.tempo.co

Pelaksana tugas jubir bidang penindakan KPK, Ali Fikri, dan Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta saat konferensi pers perkara suap Bupati Sidoarjo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam, 8 Januari 2020. TEMPO/Lani Diana (kolom.tempo.co)

Di akhir tahun 2019, tekanan sosial politik para pegiat anti-korupsi terkenal, serta aksi protes...

Kelompok masyarakat sipil melakukan aksi "Tolak Bala" di depan Gedung Merah-Putih KPK, 20 Desember 2019, menjelang pelantikan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Terpilih (Dok. ICW)

Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo.