Laporan ini mengungkap keterkaitan antara aktor-aktor elite di sekitar Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan bisnis penghambat transisi energi yang berkeadilan, khususnya sektor mineral kritis dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Temuan menunjukkan bahwa proses transisi energi Indonesia berpotensi dibajak oleh kepentingan sempit elite politik dan bisnis, sehingga mengancam tercapainya target Net Zero Emission (NZE) secara adil dan berkelanjutan. 

Melalui penelusuran terhadap data terbuka selama Oktober 2024 – Mei 2025, laporan ini menemukan bahwa sejumlah elite politik, pejabat publik, dan pengusaha terafiliasi dengan bisnis-bisnis transisi energi. Keterlibatan mereka membuka ruang praktik state capture, yaitu saat kebijakan publik dikendalikan untuk keuntungan kelompok tertentu, bukan kepentingan umum.

Laporan ini mendorong penguatan sistem akuntabilitas dan pengawasan terhadap aktor publik yang memiliki keterkaitan dengan bisnis energi. Selain itu, dorongan untuk mempercepat transisi energi harus dibarengi dengan prinsip keadilan, keterlibatan publik, dan perlindungan terhadap lingkungan dan warga terdampak.