Memasuki hari keenam, kampanye presiden dan wakil presiden mulai diisi dengan isu-isu aktual dan kontroversial. Calon presiden Hamzah Haz bahkan menyatakan, jika terpilih menjadi presiden, dia akan segera memberi kepastian hukum bagi mantan Presiden Soeharto dengan cara mengadilinya.

Saya tak ingin status Pak Harto digantung seperti sekarang ini. Nanti bukan hanya Pak Harto yang tersiksa, tapi keluarganya juga ikut tersiksa, ujar Hamzah, calon presiden (capres) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di sela kampanye di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (5/6) lalu.

Apabila kondisi kesehatan mantan penguasa Orde Baru tersebut tidak memungkinkan untuk menjalani proses pengadilan, penetapan status kesehatan Soeharto pun harus ditetapkan melalui keputusan pengadilan. Jadi, misalnya sekarang tim kesehatan menyatakan Pak Harto tak mungkin diperiksa, maka kemukakan hal itu lewat pengadilan sehingga pengadilanlah yang memutuskan bahwa Pak Harto tidak dapat diadili, ujar Hamzah.

Ia mengaku sudah menyiapkan kandidat jaksa agung yang tegas dan berani menyelesaikan kasus Soeharto jika dia terpilih sebagai presiden.

Selain soal Soeharto, Hamzah juga menyinggung isu kontroversial soal fatwa beberapa ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang mengharamkan presiden perempuan. Bersamaan dengan kritik berbagai kalangan atas keluarnya fatwa tersebut, Hamzah dan calon wakil presiden (cawapres) Agum Gumelar justru menyatakan, fatwa semacam itu sebagai hal yang wajar dan tak usah ditanggapi secara politis.

Hamzah berpendapat, fatwa ulama NU itu tidak perlu dipersoalkan lebih jauh, dengan mempertentangkan siapa ulama yang benar dan yang salah. Kita tak usah katakan kiai yang ini salah, kiai yang itu benar, ujarnya.

Sudah jadi kewajiban ulama untuk menyampaikan fatwa bagi umat. Soal ditaati atau tidak, bukan urusan kiai. Tetapi paling tidak tanggung jawabnya (kiai) sudah selesai kepada Allah, kata Hamzah lagi.

Agum dalam pertandingan olahraga PSIS 1987 melawan tim sukses Hamzah-Agum, di Gelanggang Olahraga Citarum, Semarang, Jawa Tengah, hari Minggu kemarin juga menyatakan fatwa itu sebagai hal wajar. Kita harus menghormati adanya pendapat di masyarakat, katanya.

Menurut Agum, adanya penolakan terhadap presiden perempuan atau presiden berlatar belakang militer merupakan hal biasa dalam negara demokrasi. Kita mestinya mau menerima dan menghargai perbedaan. Jadi kalau ada pendapat masyarakat yang menentang militer atau ada yang menentang presiden wanita, itu adalah pendapat yang wajar, ucapnya.

Yang penting, lanjut Agum, pilihan dikembalikan kepada rakyat. “Apa pun yang dipilih oleh rakyat, kita harus bisa menerimanya. Apakah itu seorang wanita, apakah seorang eks militer, kita harus terima keputusan rakyat, kata Agum.

Sebelumnya, saat mengunjungi beberapa pondok pesantren di Brebes, Agum menekankan pengembangan ekonomi mikro untuk pemulihan ekonomi Indonesia seutuhnya. “Pengembangan ekonomi mikro dapat dilakukan dengan pemberdayaan UKM (usaha kecil dan menengah). Mereka mempunyai konstituen sangat besar di Indonesia, sekitar 40 juta dari seluruh total jumlah penduduk, kata Agum di Pondok Pesantren Al Fiqiyah Larangan, Brebes, Minggu.

Butuh waktu 25 tahun

Capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menyatakan, meski sudah banyak berbuat, waktu tiga tahun memerintah belum cukup untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Sebab, perbaikan Indonesia secara berkelanjutan membutuhkan waktu 25 tahun.

Karena itu, gunakan mata hati nurani saat memilih nanti. Karena, lima tahun bisa menjadi waktu sangat panjang jika kita salah memilih. Tetapi juga bisa menjadi sangat pendek untuk membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik, kata Megawati di depan puluhan ribupeserta Rapat Umum Mega – Hasyim di Lapangan Merdeka, Medan, Sumatera Utara (Sumut), Minggu.

Di awal orasinya, Megawati menyinggung peringatan ulang tahun presiden pertama Indonesia, ayahnya, Soekarno. Dia mengungkap kebahagiaannya dapat merayakan hari ulang tahun (HUT) ke 103 Bung Karno bersama rakyat Sumut. “Saya yakin, perjuangan beliau masih terus menggelora di Sumut ini. Kita semua harus melanjutkannya, kata Megawati.

Partai Nasional Induk Banteng Kerakyatan (PNI BK) 1927 kemarin secara resmi menyatakan dukungan kepada Megawati-Hasyim. Pernyataan dukungan itu disampaikan Ketua Umum PNI BK 1927 Tjokorda NM Samirana di Jakarta.

Ganti “sopir bangsa

Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) Zainudin MZ, selaku juru kampanye capres Amien Rais menyerukan adanya pergantian “sopir, bukan hanya “kondektur, untuk mencapai Indonesia tanpa korupsi. Kita ini negeri kaya sumber daya alam, tapi rakyat kita banyak yang miskin. Ini karena sopirnya tidak becus membawa mobil. Karena itu, jika mobil Indonesia sudah tidak beraturan jalannya, sopirnya harus diganti, ujar Zainudin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu.

Amien sendiri mengklaim duet dirinya dengan Siswono Yudo Husodo merupakan duet yang direstui tokoh agama, kalangan nasionalis, buruh, serta akademisi, yang akan membawa reformasi yang diidam-idamkan terus berjalan.

Sementara itu, Siswono di Balikpapan, Kalimantan Timur, menyatakan, jika dirinya bersama Amien Rais terpilih, maka sektor pendidikan menjadi prioritas utama. Sebab, rendahnya pendidikan menjadi penyebab bangsa ini terbelakang.

Sehari sebelumnya, pasangan Amien-Siswono mengunjungi pusat perdagangan Kebun Sayur Balikpapan, yang beberapa hari lalu terbakar dan sekitar 550 kios yang menjual berbagai barang dagangan hangus. Di tempat tersebut pasangan Amien-Siswono menyampaikan rasa prihatin kepada para pedagang.

9 parti dukung Wiranto

Di Ponorogo, ribuan warga berdatangan ke Alun-Alun Ponorogo untuk mengikuti pidato capres dari Partai Golkar, Wiranto, kemarin. Dalam acara itu sembilan partai politik menyatakan dukungannya terhadap pasangan Wiranto dan Salahuddin Wahid.

Ke-9 parpol itu adalah Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Patriot Pancasila, Partai Perserikatan Nahdlatul Ulama, Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB), Partai Syarikat Indonesia (PSI), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Ini luar biasa. Ada perpaduan semangat Pak Wiranto dengan masyarakat Ponorogo, ucap Wiranto dalam pidatonya.

Ia kemudian mengunjungi Pondok Modern Darussalam Gontor dan bertemu dengan Salahuddin Wahid yang sebelumnya berkampanye di Blitar dan Tulung Agung. Di Pondok Gontor keduanya diterima KH Abdullah Syukri Zarkasyi, KH Hasan Abdullah Sahal, dan KH Imam Badri.

Di Jakarta, Wiranto kembali mendapat dukungan organisasi. Kali ini dari Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) yang dipimpin Suhardiman.

Dari Kendari dilaporkan, cawapres Jusuf Kalla kemarin berkampanye di lapangan Benubenua tanpa kehadiran pasangannya, capres Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pidatonya Jusuf menyatakan, bersama Yudhoyono mampu menyelesaikan masalah bangsa jika mereka dipilih menjadi presiden dan wakil presiden pada 5 Juli mendatang.(YAS/K02/K08/J10/HAM/AMR/DHF/ SAM//THY/BUR/SUT)

Sumber: Kompas, 7 Juni 2004