Bulletin Anti-Korupsi: Update 2015-6-25
POKOK BERITA:
“Pemerintah Tolak Dana Aspirasi DPR”
http://www.tempo.co/read/
Tempo, Kamis, 25 Juni 2015
Pemerintah menolak usul Dewan Perwakilan Rakyat untuk memasukkan dana aspirasi ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Usulan dana yang dikemas dalam Program Pembangunan Daerah Pemilihan ini dianggap bertentangan dengan Nawa Cita atau sembilan program prioritas yang menjadi visi dan misi pemerintah Presiden Joko Widodo.
“Ternyata, Kapolri Ingin Polisi Bebas Menyadap Seperti KPK”
Tempo, Kamis, 25 Juni 2015
Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengaku juga ingin agar institusinya mendapat kewenangan menyadap seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK saat ini bisa menyadap tanpa mengajukan izin ke Pengadilan.
“Koruptor Kolaborasi Merevisi Undang-Undang KPK”
http://news.okezone.com/read/
Pakar hukum pidana asal Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai, pihak-pihak yang berkeinginan kuat mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan orang-orang yang anti-terhadap upaya pemberantasan korupsi. Saat ini revisi Undang-Undang tentang KPK sudah masuk dalam Prolegnas 2015. Sejumlah pasal-pasal krusial seperti soal penyadapan dan kewenangan KPK untuk mengeluarkan SP3 menjadi sorotan yang bakal kemungkinan untuk direvisi.
“Manipulasi Nama Rekanan”
http://print.kompas.com/baca/
Kompas, Kamis, 25 Juni 2015
Sejumlah rekanan pelaksana kegiatan renovasi gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 2012 ternyata hanya pinjam nama. Hal itu dilakukan agar seolah-olah telah dilakukan penunjukan langsung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“DPRD Tuntut Kenaikan Penghasilan”
http://print.kompas.com/baca/
Kompas, Kamis, 25 Juni 2015
Baru satu tahun menjabat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah menuntut kenaikan penghasilan. Kementerian Dalam Negeri akan memenuhi secara bertahap permintaan itu selama tidak membebani keuangan daerah.
Informasi pada pukul 17:30 WIB, 25 Juni 2015
BAGIKAN
