Pemerintah Harus Serius Awasi Dana Politik
Riset ICW mengenai evaluasi Pemilukada di Jayapura, Pandeglang, Kampar dan Banten, menemukan fakta bahwa sumber dana kampanye masih menjadi salah satu masalah utama penyelenggaraan pemilukada. Tidak tegasnya aturan ditambah minimnya pengawasan membuat pendanaan kampanye rawan dibajak oleh elit dan pengusaha lokal.
Politik Uang dalam Pilkada, Boros dan Tak Kreatif
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan, indikasi korupsi menjelang pemilihan kepala daerah terjadi karena para calon yang berkompetisi menggunakan money politic untuk memikat masyarakat. Mereka memiliki struktur tim khusus hingga tempat pemungutan suara untuk memudahkan pembagian uang atau barang dan mengontrol siapa saja yang menerima.
Korupsi Politik Terus Mengancam
Upaya korupsi politik masih mengancam anggaran negara,sumber daya alam soal konsesi hutan, perkebunan dan pertambangan. Partai politik sepanjang 2012 ini akan mencari pundi-pundi uang untuk keperluan politik menjelang pemilu 2014.
ICW Laporkan M Nasir ke Badan Kehormatan
Anggota Komisi III DPR RI M Nasir dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR karena diduga menjengkuk tersangka kasus korupsi wisma atlet M Nazarudin di rumah tahanan Cipinang di luar jam besuk. Nasir yang kini mendadak dirotasi untuk masuk ke Komisi IX DPR merupakan kakak kandung Nazarudin.
Latest:
- Devolution has led to lower standards of public services in Scotland than the rest of...
- Tourism in Antarctica is to be restricted under US measures adopted to help protect t...
- An American woman who was shot in the head by her husband not only survived but made ...
- Richard Phillips, the rescued sea captain, has arrived home to an emotional reunion w...
Opini dari Kalibata
Uang Panas NazarudinOleh: Donal Fariz, Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW)
...Uang Muhammad Nazaruddin mengalir sampai jauh. Dari kawan hingga ke partai, dari dalam negeri hingga ke luar negeri.... read more
Wawancara
Wahyu Wagiman: RSBI Langgengkan Komersialisasi Pendidikan
..."Sejumlah orangtua siswa bersama aktivis pemerhati masalah pendidikan mengajukan gugatan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 50 ayat 3 UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). ... read more
Indonesia Corruption Watch
Kasus Korupsi Pengangkutan Kereta Eks Jepang
KPK Harus Dalami Keterlibatan Semua AktorKasus pengangkutan kereta bekas hibah dari Jepang telah menjerat mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Soemino Eko Saputro dan Direktur Keselamatan & Teknik Sarana, Asriel Syafei.
Memperkuat Undang-Undang KPK
Ketidakmampuan Komisi Pemberantasan Korupsi menangani kasus korupsi akbar (grand corruption), seperti kasus Bank Century, cek pelawat, dan Wisma Atlet secara adil, tuntas, serta obyektif terus menuai sinisme publik.Full Story |
Video
Mensos Desak Penyelewengan Dana Bansos Diusut
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan dana bantuan sosial diselewengkan penggunaannya oleh partai politik harus diusut tuntas.Full Story |
Video
Tiga Bulan Masuk Persidangan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 20 orang saksi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Sekda Kota Semarang Akhmat Zaenuri serta dua anggota DPRD, Agung Purno Sardjono dan Sumartono.Full Story |
Video
Sebelum Voting, Busyro ”Ditanting”; Hari Ini Pimpinan KPK Dipilih
Ketua dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dipilih Komisi III DPR, pada Jumat (2/12) ini, dengan cara voting tertutup.Full Story |
Video
Link Jaringan
Suara Supporter
