Badan Publik Belum Siap Mengimplementasikan UU KIP
BADAN pemerintah atau organisasi yang mengambil dana anggaran dari masyarakat, atau Anggaran Pendapatan dan Anggaran Negara (APBN) harus diinformasikan ke publik.
Koalisi Meminta MA untuk Bertindak Tegas dan Tidak Ada Kompromi Terhadap Koruptor
Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mengajukan delapan poin penting untuk segera ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung (MA).
Kisruh Divestasi PT Newmont; Perjanjian Kerjasama Sumber Ketidakadilan
Perjanjian kerjasama antara PT Multi Capital dan BUMD PT Daerah Maju Bersaing dinilai bermasalah sejak awal. Perjanjian kerjasama diteken tanpa ada payung hukum. Poin-poin perjanjian juga cenderung merugikan pemerintah daerah.
ICW: Fungsi Koordinasi Supervisi KPK Perlu Diperkuat
Fungsi koordinasi dan supervisi terhadap aparat penegak hukum merupakan tugas strategis yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupai (KPK), selain penyidikan dan penuntutan. Sayang, pada praktiknya, fungsi ini belum maksimal dilaksanakan KPK karena berbagai sebab.
Opini dari Kalibata
Memotong Nadi KorupsiOleh: Febri Diansyah, Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW)
...Di titik inilah, putusan kasus perdana Nazaruddin benar-benar akan menjadi sebuah batu lompatan paling penting dalam penanganan kasus ini... baca selengkapnya...
Wawancara
Febri Diansyah: Eksaminasi Publik, Metode Penting Mengawal Kasus Korupsi
...Sepanjang tahun 2011, ICW telah melakukan eksaminasi terhadap 20 putusan hakim terhadap terdakwa korupsi. Beberapa diantaranya kini telah diganjar hukuman lebih tinggi di tingkat kasasi di Mahkamah Agung... baca selengkapnya
Indonesia Corruption Watch
R/SBI Keliru Secara Konseptual
Pendirian sekolah-sekolah R/SBI yang merupakan implementasi pasal 50 ayat 3 UU Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dinilai salah sejak dalam konsep. Diperlukan peninjauan aplikasi dan secara komprehensif dan menyeluruh.
KPK Diminta Serius Jerat Mafia Hutan
Koalisi Anti Mafia Kehutanan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan penanganan kasus korupsi di sektor kehutanan. Sektor ini dinilai penting karena nilai kerugian negara yang diakibatkan sangat besar serta mengancam keberlangsungan lingkungan hidup.Full Story |
Video
Soal UN Terbukti Bocor
Sejak membuka Posko Pengaduan Kecurangan Ujian Nasional empat hari lalu, ICW bersama Koalisi Pendidikan telah menerima banyak laporan masyarakat. Kecurangan terjadi secara sistematis dan terstruktur.Full Story |
Video
RSBI Dinilai Ahistoris
Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam sekolah-sekolah berstandar internasional, RSBI dan SBI, dinilai melanggar kesepakatan yang diambil dalam Sumpah Pemuda pada 1928.Full Story |
Video
LPSK Lindungi Pelapor Kecurangan Ujian Nasional
Indonesia Corruption Watch (ICW) membuka posko pengaduan kecurangan Ujian Nasional. ICW menggandeng Lembaga Penjamin Saksi dan Korban (LPSK) untuk melindungi pelapor dari serangan balik maupun intimidasi dari pihak-pihak yang merasa terusik.Full Story |
Video
