ilustrasi (ari saputra/detikcom)
(13/1 08:32) Setelah gagal memangkas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat Revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2012 lalu, sejumlah oknum politisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diam-diam mengambil kesempatan berupaya melemahkan dan bahkan “membunuh” KPK melalui proses penyusunan Undang-Undang (legislasi) di Parlemen. >>>
(courtesy of globalvoicesonline.org)
(14/4 16:41) Enam dari sembilan parpol di DPR masih ngotot ingin melanjutkan pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP, meski telah ditolak KPK dan berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi. >>>
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (courtesy of dpr.go.id)
(19/2 12:56) Penolakan terhadap RUU KUHAP dan RUU KUHP terus mengalir. Berbagai kalangan meyakini isi RUU KUHAP dan RUU KUHP malah menghambat pemberantasan korupsi dan mempreteli kewenangan KPK. Kedua RUU ini juga mengusik rasa keadilan masyarakat, di tengah carut marut kinerja penegakan hukum tanah air. >>>
Logo Dewan Perwakilan Rakyat (image courtesy of wikipedia.org)
(11/2 10:53) Inilah nama-nama anggota panitia kerja DPR untuk RUU KUHAP yang justru komitmen antikorupsinya diragukan, dan konflik kepentingan partai politik terhadap RUU KUHAP. >>>