Opini

Sumber: bawas.mahkamahagung.go.id
(30/11 15:53) DPR telah mengesahkan RUU Jabatan Hakim dan kini memasuki tahap pembahasan oleh DPR serta pemerintah. >>>
(28/11 15:51) Selama dua tahun menjabat sebagaijaksaagung, HMPrasetyo rasanya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap agenda pemberantasan korupsi >>>
(23/11 18:02) Permasalahan kehadiran (presensi) anggota DPR selalu mengundang tanda tanya bagi masyarakat. Data yang dihimpun WikiDPR menunjukkan bahwa anggota DPR sering abai terhadap kehadiran di rapat-rapat kerja. Selama masa sidang kesatu saja (2016–2017), tepatnya 16 Agustus hingga 28 Oktober 2016, rata-rata kehadiran anggota DPR hanya 41,79 persen. Itu berarti hanya 234 di antara total 560 anggota DPR yang hadir dalam setiap rapat. >>>
(14/11 15:44) Reformasi hukum yang baik adalah reformasi yang dilakukan secara menyeluruh >>>
Sumber: rumahpemilu.org
(11/11 14:07) Rezim regulasi pemilihan umum kepala daerah (pilkada) belum mampu menghadirkan sistem pengawasan dana kampanye yang mumpuni. >>>
(9/11 16:21) Pada umumnya, dalam banyak kasus yang ditangani kejaksaan, kepolisian, atau KPK, perhitungan kerugian negara dilakukan BPKP >>>
Ilustrasi (sumber: globalinitiative.net)
(9/11 12:41) Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan pengembangan perkara suap PT Brantas Abipraya. Langkah ini menjadi angin segar bagi penerima suap yang tak kunjung terungkap. >>>
Sumber: News.Okezone.com
(3/11 15:59) Ada indikasi tak akuntabel dalam pemilihan rektor di beberapa perguruan tinggi negeri. >>>
Ilustrasi (sumber: bisnis.com)
(31/10 11:51) Ratusan perwakilan dari 86 perguruan tinggi di Indonesia melakukan deklarasi antikorupsi di Yogyakarta, Rabu pekan lalu. Deklarasi itu muncul salah satunya karena keprihatinan atas maraknya korupsi, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Institusi yang dikenal memiliki Tri Dharma Perguruan Tinggi itu kini menjadi lahan subur dari praktek korupsi. Beberapa kalangan bahkan menilai korupsi di sana sebagai kejahatan "kerah putih" karena dilakukan oleh orang-orang terdidik dan terpelajar. >>>
Sumber: News.Okezone.com
(24/10 13:17) Tidak ada partai politik di Indonesia yang secara resmi memerintahkan kadernya untuk melakukan tindak pidana korupsi yang kemudian harus disetor ke partainya. >>>