Opini

Sumber: Poskotanews.com
(20/1 16:58) Deretan kepala daerah yang terjerat korupsi, yang diproses hukum oleh KPK dan penegak hukum lain menjadi indikasi tidak wajarnya tata kelola pemerintahan yang baik di aras otonomi daerah. >>>
Sumber: print.kompas.com
(19/1 19:30) Setiap menjelang pemilihan kepala daerah, isu dinasti politik selalu muncul dan ramai dibincangkan. >>>
Sumber: koran.tempo.co
(19/1 19:13) Operasi tangkap tangan (OTT) yang biasa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan sesuatu yang menakutkan bagi koruptor. >>>
(4/1 11:50) Ibarat labirin, korupsi menjadi virus perusak yang terus membelit dan melilit sekujur tubuh Indonesia. >>>
(3/1 16:39) Tahun 2016 menunjukkan mulai adanya perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo terhadap upaya pemberantasan korupsi. >>>
Ilustrasi (Didie SW/kompas.com)
(3/1 11:46) Pelaku korupsi sangat beragam, baik latar belakang pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat ekonomi, identitas yang terkait dengan SARA, maupun jenis kelamin. Semua keragaman itu tidak ada kaitannya dengan pertanyaan: mengapa korupsi sangat diminati banyak orang? >>>
Sumber: bawas.mahkamahagung.go.id
(30/11 15:53) DPR telah mengesahkan RUU Jabatan Hakim dan kini memasuki tahap pembahasan oleh DPR serta pemerintah. >>>
(28/11 15:51) Selama dua tahun menjabat sebagaijaksaagung, HMPrasetyo rasanya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap agenda pemberantasan korupsi >>>
(23/11 18:02) Permasalahan kehadiran (presensi) anggota DPR selalu mengundang tanda tanya bagi masyarakat. Data yang dihimpun WikiDPR menunjukkan bahwa anggota DPR sering abai terhadap kehadiran di rapat-rapat kerja. Selama masa sidang kesatu saja (2016–2017), tepatnya 16 Agustus hingga 28 Oktober 2016, rata-rata kehadiran anggota DPR hanya 41,79 persen. Itu berarti hanya 234 di antara total 560 anggota DPR yang hadir dalam setiap rapat. >>>
(14/11 15:44) Reformasi hukum yang baik adalah reformasi yang dilakukan secara menyeluruh >>>