Opini

kompas.com
(16/9 13:52) Komisi Pemberantasan Korupsi pada 23 Agustus 2016 telah menetapkan Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara, sebagai tersangka korupsi. Selama periode 2009-2014, Nur Alam diduga menerima suap senilai lebih dari Rp 60 miliar terkait dengan pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Buton dan Bombana. >>>
(14/9 16:38) Sebulan setelah dilantik, Muhadjir Effendy, menteri pendidikan dan kebudayaan yang baru, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 31 Agustus 2016 lalu. Selain menyerahkan laporan kekayaan, Muhadjir ingin berkonsultasi dengan KPK mengenai upaya mencegah korupsi anggaran pendidikan. >>>
(8/9 21:56) Penting kiranya untuk membuat basis data terintegrasi antarpenegak hukum >>>
(5/9 22:26) Pemberantasan korupsi mutlak harus didukung dengan regulasi-regulasi yang menyulitkan pergerakan para koruptor >>>
(30/8 17:26) Pandangan negatif publik terhadap masalah korupsi di tubuh kepolisian ditanggapi positif oleh Kapolri baru, Tito Karnavian. >>>
Sumber: Skalanews.com
(30/8 17:23) RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terus bergulir. >>>
(26/8 07:20) Keterkaitan antara remisi dan kelebihan kapasitas pada prinsipnya tidak linear >>>
(22/8 11:15) Tentu menjadi pertanyaan besar mengapa harus ada kata “tindak pidana lain” dalam penjelasan pasal 20? >>>
(11/8 09:53) Presiden mewanti-wanti agar penegak hukum tidak mengkriminalisasi diskresi yang diambil oleh pejabat pemerintah, khususnya pemerintah daerah. >>>
(10/8 12:06) Selama 10 tahun terakhir, dalam catatan Indonesia Corruption Watch terdapat sedikitnya 20 aparat hukum yang diduga menerima suap dari bandar atau terlibat dalam peredaran narkotika. >>>