Kolusi Merapuhkan Demokrasi

Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten yang menyeret mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah, sebagai terdakwa menegaskan adanya praktek politisasi birokrasi yang amat serius. Dalam sidang terungkap berbagai kesaksian bagaimana Atut dan keluarganya mampu mengatur birokrasi agar loyal dan tunduk kepada perintah mereka. 
 
Kasus Banten barangkali agak sedikit berbeda dengan Kabupaten Klaten.

Budaya Hukum Pelaku Korupsi

Korupsi adalah permasalahan setiap negara. Tindak pidana korupsi berdampak merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itulah, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan United Nations Convention Against Corruption 2003 yang wajib diratifikasi setiap negara.
 
Indonesia memiliki masalah korupsi yang tidak kalah pelik.

UU KPK Tak Perlu Direvisi

Dua minggu terakhir masyarakat disuguhi berita sosialisasi revisi UU KPK yang dilakukan DPR.
 
Memang betul bahwa keberadaan suatu undang-undang, termasuk dalam hal ini UU KPK, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak terlepas dari suatu revisi. Namun, merevisi UU harus melalui evaluasi dan analisis, dilanjutkan dengan suatu penelitian, baru kemudian menyusun penyusunan naskah akademik.

Partai Politik dalam Pusaran Korupsi E-KTP

Beberapa hari sebelum pembacaan dakwaan, Ketua KPK mengisyaratkan penyebutan nama-nama besar dalam pusaran korupsie-KTP (KTP elektronik). lsyarat ini ternyata terbukti pada sidang perdana korupsi e-KTP. Jaksa penuntut umum (JPU) tidak hanya menyebutkan puluhan anggota DPR RI yang diduga terlibat, tetapi juga uang ratusan milyar yang mengalir ke sejumlah partai politik. 
 
Dakwaan setebal 121 halaman itu mengonfirmasi isu soal korupsi e-KTP yang beredar selama ini.

Sekolah Anti Korupsi 2017

ICW kembali membuka Sekolah Anti Korupsi untuk kamu anak muda berumur maksimal 25 tahun dan memiliki ketertarikan dalam gerakan antikorupsi.

Syarat Pendaftaran

  1. Melampirkan salinan tanda pengenal  dan riwayat hidup.
  2. Melampirkan motivation letter  “Mengapa kamu ingin mengikuti SAKTI 2017”.
  3. Membuat essai dengan tema ANTIKORUPSI
  4. Terbuka untuk semua bidang akademik.

Format & Syarat Essai

Setengah Hati Pengadilan Tipikor

Pengadilan tipikor kembali menunjukkan ketidakberpihakan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Beberapa tahun terakhir, pengadilan tipikor cenderung menjatuhkan hukuman ringan bagi pelaku korupsi. Kini, vonis ringan bagi koruptor kembali terulang.
 
Dalam penelitian Tren Vonis Pengadilan Tipikor Tahun 2016, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 448 terdakwa kasus korupsi divonis ringan (pidana penjara satu tahun hingga empat tahun) oleh pengadilan tipikor.