Umum

(5/9 10:17) Pemerintah saat ini sedang mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. >>>
(2/9 12:03) Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga BInaan Pemasyarakatan >>>
(6/5 17:20) >>>
arkadiuswellyam wordpress
(13/3 12:23) Sehari-hari kita memerlukan beragam barang dan jasa untuk memenuhi kehidupan yang berkualitas. Beberapa barang dan jasa ‘disediakan’ oleh negara (public goods). Dalam bidang atau layanan tertentu, negara memonopoli’ penyediaan layanan tersebut (monopolistic public goods). >>>
(4/2 14:56) Berikut merupakan analisis dan gugatan Praperadilan Kasus Budi Gunawan (BG) >>>
(13/1 08:24) Apakah RUU KUHAP ini mengandung ketentuan yang berpihak kepada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi? Apakah RUU KUHAP juga mencegah dan menutup peluang korupsi oleh oknum penegak hukum? >>>
(13/1 08:20) Berbicara mengenai hukum acara pidana tidaklah mungkin terlepas dari sistem peradilan pidana yang sangat berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hal ini merupakan suatu kewajaran, sebab sistem peradilan pidana adalah sebagai salah satu sub sistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. >>>
(13/1 08:18) Kekosongan waktu pembahasan RUU KUHAP oleh DPR periode 2014-2019, dimanfaatkan oleh ICW untuk kembali mengundang pakar dan pemerhati hukum acara pidana untuk mendiskusikan materi dan substansi RUU KUHAP. >>>
(13/1 08:16) Ada dua sistem hukum acara pidana yang berkembang di dunia, yang didasari oleh tradisi common law dan tradisi civil law. Tradisi Civil Law dengan sistem hukum acara inquisitorial, dan tradisi Common Law dengan sistem hukum acara accusatorial. >>>
(4/6 00:05) Naskah Akademik dan Rancangan Revisi MoU Optimalisasi Pemberantasan Korupsi (Usulan ICW). >>>