Kajian

google
(28/12 15:33) Survey ini dilakukan untuk mendapatkan pembelajaran tersebut dan sebagai bahan masukan kepada tim seleksi KPU dan Bawaslu dalam memilih calon komisioner terbaik. >>>
(1/11 17:08) Kajian dibagi dalam 7 (tujuh) bagian. Setelah Bagian Pendahuluan, Bagian Kedua mencermati tentang persoalan korupsi di Indonesia. Bagian ini membahas mengenai Kondisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Lembaga Penegak Hukum yang Menangani Korupsi (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) dan keberadaan KPK sebagai Trigger Mechanism. Pada Bagian Ketiga, menguraikan mengenai praktek koordinasi dan supervisi KPK dan mencermati dari fungsi supervisi dan koordinasi dari aspek hukum maupun kelembagaan. Bagian Keempat, menjabarkan contoh penerapan yang dinilai berhasil dan dapat dijadikan acuan (best practice) dari fungsi koordinasi dan supervisi yang dijalankan KPK bersama Kepolisian dan Kejaksaan. Tiga perkara yang menjadi acuan adalah perkara korupsi di Situbondo, Kendal dan Langkat. Bagian kelima, membahas mengenai praktek koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi di berbagai negara. Bahasan yang diperdalam tidak saja aspek penindakan namun juga aspek pencegahan. Bagian keenam, adalah bagian penting dalam penelitian ini yang membahas mengenai upaya-upaya memperkuat dan memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi khususnya dari aspek koordinasi dan supervisi. Bagian terakhir adalah bagian ketujuh yang merupakan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian ini. >>>
jpnn.com
(15/10 15:19) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara yang dipilih langsung oleh rakyat. Sebagai lembaga negara DPR memiliki fungsi pengawasan, penganggaran dan pembuatan undang – undang. Sudah seharusnya kewenangan tersebut digunakan sebesar – besarnya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. >>>
(17/2 12:30) ICW melakukan kajian atas kinerja semua aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan KPK) dalam pemberantasan korupsi. Penanganan kasus korupsi telah menyentuh pelaku korupsi pada jabatan cukup tinggi yakni menteri aktif. >>>
(13/7 15:53) Modus dan operandi kejahatan korupsi selalu berganti secara cepat. Laju perubahan perundang-undangan selalu terlambat beberapa langkah di belakang kejahatan itu sendiri. Alhasil, banyak perbuatan yang sejatinya jahat namum tidak bisa dijerat dengan proses hukum karena ketiadaan regulasi yang memadai untuk menjerat pelaku tersebut. Salah satunya ada perdagangan pengaruh atau trading in influence. Jika berkaca kepada kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dalam kurun lima tahun belakangan ini menunjukkan fenomena elit partai yang bekerja sebagai “pengepul” modal politik untuk partai. Jumlah yang dikumpulkan dan ditarget tidak main-main. Berbagai sumber seperti APBN, APBD hingga swasta dijadikan target modal politik. Di lain sisi, tidak jarang pula orang-orang yang berada di lingkungan kekuasaan namun bukan menjadi seorang Penyelenggara Negara memanfaatkan kedekatannya dengan kekuasaan. Kedekatannya tersebut digunakan untuk mengendalikan proyek-proyek pemerintahan. Sehingga ia memperoleh sejumlah fee dari pengurusan proyek-proyek itu sendiri. Kalaulah mereka yang melakukan hal tersebut adalah penyelenggara Negara menurut ketentuan UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN, maka mereka akan bisa dijerat dengan UU Korupsi. Namun menjadi masalah ketika mereka tersebut bukanlah penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam UU di atas. Maka UU Tindak pidana korupsi tidak bisa digunakan untuk menjerat pelakukan perdagangan pengaruh. Kelemahan ini karena Indonesia belum mengadopsi ketentuan perdagangan pengaruh sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 United Nation Convention Against Corruption. Hal ini menjadi celah bagi khususnya non Penyelenggara Negara untuk mempegunakan pengaruhnya untuk memperoleh keuntungan materi atau keuntungan yang tidak semestinya (undue advantage). Penelitian ini dilakukan untuk mengakaji pengaturan trading in influencedalam UNCAC dan perbandingannya dengan beberapa Negara, menunjukkan urgensi keberadaan aturan trading in influence dalam hukum pidana nasional dan memformulasikan delik perdagangan pengaruh sebagai rekomedasi dalam revisi UU Tindak Pidana Korupsi. >>>
(13/7 14:43) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) - khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 - menjadikan unsur kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur korupsi. Berdasarkan catatan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Indepedensi Peradilan (LeIP) pada tahun 2013, meskipun hanya dua pasal, namun ketentuan tersebut paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menjerat pelaku korupsi. Semangat yang terkandung dalam kedua pasal ini mungkin dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan memaksa uang hasil korupsi dan telah dinikmati oleh koruptor dikembalikan kepada negara. Uang negara sudah semestinya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kesejahteraan koruptor. Namun upaya menjerat koruptor dengan menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor bukanlah perkara yang mudah. Pada praktiknya masih banyak penegak hukum yang menemui kendala atau persoalan dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor khususnya untuk membuktikan adanya unsur kerugian keuangan negara dalam rumusan delik korupsi tersebut. Penelitian tentang “Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi”yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2013 mencoba mencermati praktik dan persoalan yang terjadi pada penerapan unsur kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara korupsi, konsep aturan atau hambatan lain yang muncul berkaitan dengan hal tersebut. >>>
(13/7 13:17) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) - khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 - menjadikan unsur kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur korupsi. Berdasarkan catatan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Indepedensi Peradilan (LeIP) pada tahun 2013, meskipun hanya dua pasal, namun ketentuan tersebut paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menjerat pelaku korupsi. Semangat yang terkandung dalam kedua pasal ini mungkin dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan memaksa uang hasil korupsi dan telah dinikmati oleh koruptor dikembalikan kepada negara. Uang negara sudah semestinya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kesejahteraan koruptor. Namun upaya menjerat koruptor dengan menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor bukanlah perkara yang mudah. Pada praktiknya masih banyak penegak hukum yang menemui kendala atau persoalan dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor khususnya untuk membuktikan adanya unsur kerugian keuangan negara dalam rumusan delik korupsi tersebut. Penelitian tentang “Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi”yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2013 mencoba mencermati praktik dan persoalan yang terjadi pada penerapan unsur kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara korupsi, konsep aturan atau hambatan lain yang muncul berkaitan dengan hal tersebut >>>
(13/7 12:17) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi masih menyisahkan celah hukum bagi penjahat pengemplang uang dan kekayaan Negara. Meski saat ini lembaga KPK (Komisi Pemberatasan Korupsi) sudah secara maksimal melakukan tindakan pencegahan (preventif) dan penindakan (Represif), para penjahat ini masih dapat mengakali peraturan perundang-undangan dan mengerus keuangan Negara untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Berdasarkan itu, Pengaturan Illicit Enrichment (Kekayaan yang tidak wajar) sebagaimana diatur dalam pasal 20 UNCAC merupakan hal penting untuk ditindaklanjuti oleh Indonesia sebagai Negara peserta Konvensi ini. Saat ini, dari 193 Negara yang ada di dunia, setidaknya sudah ada 44 negara yang memiliki intrumen hukum setingkat UU tentang Illicit Enrichment. 39 Negara dari 44 tersebut mengenakan sanksi kurungan atau penjara, seperti Cina, India,Malaysia, Brunei, Makao,Bangladesh, dan Mesir. >>>
(13/7 05:54) Penerimaan hadiah atau gratifikasi bukan hal baru di Indonesia. Beberapa orang menganggapnya sebagai kultur imperatif yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Banyak yang menganggap pemberian hadiah tersebut adalah sebuah kebiasaan dan kepatutan, terutama jika si penerima telah melakukan sesuatu yang dianggap membantu kepentingan pemberi.Pasal gratifikasi yang dianggap suap kemudian dirumuskan sebagai respon atas perilaku pegawai publik yang kerap menerima hadiah atas pelayanan yang dilakukannya.Yang perlu diwaspadai dari bentuk-bentuk pemberian seperti ini adalah upaya tanam budi yang dapat ditagih di kemudian hari.Selain itu, semangat pembentukan pasal ini adalah untuk menjerat pegawai publik yang memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan profil pendapatan resminya.Itulah mengapa ada kewajiban pembalikan beban pembuktian bagi penerima gratifikasi. Kajian dengan judul, “Penerapan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap dalam Undang-Undang Tipikor” ini dilakukan untuk mencari tahu permasalahan penerapan pasal gratifikasi yang dianggap suap pada Undang-Undang Tipikor.Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian ini juga sekaligus merumuskan alternatif pasal gratifikasi yang dapat dijadikan masukan dalam perumusan RUU Tipikor sebagai rekomendasinya. ICW bersama YLBHI dan LBH Surabaya melakukan serangkaian kegiatan dalam mengkaji hal ini >>>
(12/7 14:51) Hukuman berat atau ringan bagi koruptor selalu menjadi salah satu pembahasan menarik dalam gerakan pemberantasan korupsi. Dalam perdebatannya, masyarakat memiliki kecenderungan untuk mempermasalahkan penjatuhan hukuman yang mereka anggap terlalu ringan. Apalagi jika mereka menemukan perbedaan hukuman yang cukup signifikan (disparitas), terhadap perkara korupsi yang kurang lebih sama dan layak untuk diperbandingkan. Masyakarakat anti-korupsi masih menilai bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi belum proporsional antara perbuatan korupsi yang dilakukan, dengan rentang hukuman pidana penjara yang diterimanya. Dalam kondisi yang demikian, putusan terhadap perkara-perkara korupsi yang terjadi di Indonesia bisa dianggap inkonsisten. Tidak hanya oleh masyakarat Indonesia, tapi juga oleh masyarakat internasioal. Mengapa? Karena ratifikasi terhadap Konfensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) menandakan masuknya Indonesia dalam peta dunia pemberantasan korupsi. Bagi gerakan pemberantasan korupsi, pemberian hukuman berat dan proporsional masih diyakini bias memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Pada titik ini, kinerja lembaga peradilan sangat menentukan pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. ICW (Indonesia Corruption Watch) berusaha untuk meneliti permasalahan ini lebih jauh. Harapannya, bisa teridentifkasi sejumlah peyebabnya dan kemudian memberikan rekomendasi terhadap lembaga-lembaga terkait untuk sama-sama mengatasinya. >>>