Tren Penindakan Korupsi Semester I 2017: Kinerja Aparat Penegak Hukum Belum Optimal

Sumber: DokICW
Sumber: DokICW

Sebanyak 48 kasus korupsi yang ditangani oleh KPK selama 2011 hingga semester I 2017 melalui mekanisme operasi tangkap tangan berdasarkan hasil pemantauan yang ICW lakukan. Aktor yang dijerat pun dari berbagai jabatan, mulai dari anggota DPR, anggota DPRD hingga Kepala Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kerja-kerja KPK dalam pemberantasan korupsi sangat optimal dan masih dibutuhkan terutama dalam aspek penindakan kasus korupsi melalui penyadapan.

Jika dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya dalam aspek penanganan kasus korupsi, KPK jauh lebih unggul. Pada semester I 2017 misal, berdasarkan hasil pemantauan ICW sebanyak 266 kasus korupsi telah disidik oleh aparat penegak hukum. Kejaksaan menangani 135 kasus korupsi. Namun ada sebanyak 520 kasus kantor Kejaksaan di daerah baik di tingkat Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Hal yang serupa terjadi di Kepolisian. Kepolisian menangani sebanyak 109 kasus korupsi. Jumlah Kepolisian yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 535 kantor. Jika melihat dari aspek kuantitas penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum, Kepolisian dan Kejaksaan terutama yang di daerah belum optimal. Banyaknya jumlah kantor Kejaksaan dan Kepolisian di daerah tidak seimbang dengan penanganan kasus korupsi yang dilakukan.

Penanganan kasus korupsi pun tidak hanya dilihat berdasarkan kuantitas, namun juga melihat penanganan kasus korupsi berdasarkan kualitas. Sampai sejauh mana penegak hukum dapat menangkap aktor-aktor yang diduga menjadi master mind dalam tindak pidana korupsi tersebut. Selain itu penting juga untuk memetakan apa saja sebenarnya modus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Di Kejaksaan, kasus korupsi yang ditangani lebih banyak terkait dengan penyalahgunaan anggaran. Aktor yang dijerat lebih banyak berasal dari ASN/PNS, pihak swasta dan Kepala Desa. Hal ini menjadi kontraproduktif ketika ada salah satu oknum Kejaksaan yang ditangkap bersama dengan Kepala Desa terkait dengan suap menyuap. Di Kepolisian sendiri dari 109 kasus korupsi yang ditangani 52 kasus diantaranya bermodus pungutan liar. Dari 52 kasus yang ditangani oleh Kepolisian berkatan dengan pungutan liar, 58 persen diantaranya belum masuk dalam proses persidangan. Aktor yang dijerat oleh Kepolisian antara lain ASN/PNS, swasta dan masyarakat. Hal ini menjadi keraguan ketika munculnya wacana Densus Antikorupsi dengan melihat kinerja Kepolisian yang belum optimal.

Di lain sisi, peran KPK dalam menangani kasus korupsi sangat cemerlang dari segi kuantitas. Dalam semester I 2017 KPK dapat menangani 21 kasus korupsi yang notabenenya hanya memiliki satu kantor di Pusat. Jika berbicara tentang kualitas penanganan kasus korupsi, KPK pun terbilang gemilang. Dari 62 tersangka yang ditetapkan oleh KPK, enam diantaranya adalah anggota DPR dan tujuh diantaranya adalah anggota DPRD. Selain itu, kasus yang ditangani oleh KPK bermodus suap dimana KPK menangkap terduga korupsi melalui OTT. Kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK perlu dipertahankan agar makin oknum-oknum yang menyelewengkan anggaran negara dapat terendus oleh KPK.

Dalam hal pengenaan pasal, aparat penegak hukum baik di tingkat pusat atau daerah masih sangat minim menggunakan pendekatan UU Pencucian Uang untuk menjerat tersangka korupsi. Hal ini yang berakibat pada rendahnya asset recorvery dan tidak tercapainya upaya pemiskinan terhadap pelaku korupsi

Pemerintah sepatutnya mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui anggaran, kebijakan serta sikap tegas untuk bersama-sama melawan korupsi. Dari segi anggaran, Pemerintah seharusnya menaikkan anggaran terutama untuk penegak hukum di daerah agar dapat melakukan proses penanganan kasus korupsi secara komperhensif. Kendala penegak hukum di daerah adalah anggaran yang minim. Namun bukan berarti bahwa anggaran menjadi alasan tidak optimalnya kinerja. Perlu adanya penghitungan anggaran berbasis kinerja dan target penanganan kasus korupsi selama satu tahun. Dari segi kebijakan, penting bagi Pemerintah untuk mempercepat proses RUU Perampasan Aset agar mengoptimalkan asset recorvery dan pemiskinan terhadap koruptor. Terakhir terkait sikap, Pemerintah seharusnya tidak mendukung rencana Pansus Angket KPK karena berpotensi melemahkan KPK secara sistemik melalui kebijakan.

 

Narahubung

Wana Alamsyah (087878611344)

Febri Hendri (081219867097)

Berita Terkait