SBY Beri Izin Pemeriksaan 6 Kepala Daerah dan Hakim Agung

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengeluarkan izin untuk memeriksa 6 kepala daerah di Indonesia untuk diperiksa sebagi tersangka. Selain kepala daerah, Presiden SBY juga memberikan izin untuk memeriksa hakim agung Abdul Kadir Mappong.

Izin tersebut diterima Kejaksaan Agung sejak akhir November hingga awal Desember 2004. Setelah izin kita terima maka penyidikan akan terus dilanjutkan, kata Kapuspenkum Kejagung, RJ Soehandojo kepada wartawan di Kejaksaan Agung (Kejagung) Jalan Hasanuddin, Jakarta, Jumat (3/12/2004.

Menurut Soehandojo, sejumlah kepala daerah yang telah diberikan izin untuk diperiksa itu, antara lain, Bupati Kendari Lukman Abu Nawas. Lukman menjadi tersangka kasus penyelewengan dana pesangon DPRD tahun 2003-2004.

Selain itu juga ada Bupati Nias Bina B Baihak, yang terkait kasus pidana korupsi dana pembangunan produksi sumber daya hutan. Lalu Walikota Bengkulu Khalik Effendy dalam kasus pelaksanaan pembangunan belanja modal perlengkapan renovasi pembangunan Pemda 2003.

Kemudian Bupati Musi Rawas Supriyono dalam kasus penyimpangan penggunaan dana proyek promosi Poda Expo di Yogyakarta. Juga ada Bupati Serdang Bedage Chairullah yang terlibat dalam kasus korupsi dana APBD 2004 proyek bantuan keamanan, ketertiban Pemilu 2004.

Soehandojo mengatakan, selain bupati atau kepala daerah tingkat II, presiden juga sudah mengizinkan Gubernur Sumut Zainal Bakar kasus penyusunan dan penetapan anggaran belanja DPRD tahun 2002.

Selain itu, terdapat juga hakim agung Abdul Kadir Mappong. Dia menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi penggunaan dana bantuan KONI dan pemerintah daerah Pemda Jatim pada persiapan PON IX.
reporter: Melly Febrida

Sumber: Detik.com, Jumat, 03/12/2004 18:30 WIB