Kepala Perpustakaan Ciamis Dituntut 4 Tahun Penjara; Sidang Kasus Dugaan Korupsi DPRD Ciamis Rp 5,2

Mantan Sekretaris DPRD Kab Ciamis yang kini menjabat Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kab. Ciamis, Drs. Dj, M.M., dituntut empat tahun penjara dikurangi masa tahanan dalam kasus dugaan Korupsi Panitia Anggaran DPRD Ciamis Rp 5,2 miliar PN Ciamis, Kamis (3/2).

Selain itu, dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua, H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H., dengan anggota Wahidin, S.H., M.Hum, dan Chitta Cahyaningtyas, S.H., Jaksa Penuntut Umum (JPU) Adi Nuryadin, S.H., M.Hum, Syaifuddin Tagamal, S.H., dan Elan Suherlan, S.H., terdakwa juga diperintahkan membayar denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan serta biaya pengganti Rp 100.680.000,00- atau satu tahun penjara.

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) b UU Nomor 31/1999 jo. Pasal 43 A ayat (3) UU Nomor 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Akibat perbuatan itu, sesuai laporan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat, pada Tahun Anggaran (TA) 2001 negara mengalami kerugian Rp 648 juta dan TA 2002 Rp 1.035.066.000,oo.

Terdakwa telah mengelola anggaran belanja DPRD Ciamis dan sekretariat DPRD Ciamis dengan melakukan perbuatan melawan hukum, ujar Jaksa Penuntut Umum Adi Nuryadin.

Dipaparkan Adi, hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah/Pemkab Ciamis, merugikan keuangan negara serta tidak mendukung tercapainya aparatur negara yang bersih dan bebas KKN. Sementara yang meringankan mengakui dan menyesali perbuatannya, terus terang, mempunyai tanggungan keluarga serta telah mengembalikan keuangan negara Rp 10 juta.

Diminta tanggapannya seusai persidangan, penasihat hukum Singap Pandjaitan, S.H., mengatakan jumlah tuntutan itu tidak beralasan. Soalnya, kata Singap, tuntutan kepada kliennya hanya berdasar asumsi, tidak lengkapnya bukti pengeluaran uang, bukan penyimpangan penggunaan uang.

Ditambahkannya, tuntutan tersebut sangat memprihatinkan dan tendensius karena hanya berdasar kecurigaan semata. Karena itu, idealnya terdakwa dibebaskan.

Dari 15 terdakwa dalam kasus dugaan korupsi Panitia Anggaran DPRD Ciamis Rp 5,2 miliar, tuntutan terhadap Dj merupakan tuntutan yang pertama. Sidang hari yang sama dan kasus yang sama, juga diwarnai kehadiran ahli hukum tata negara dari Unpad Bandung, Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H. Pantja datang sebagai saksi ahli persidangan tiga terdakwa DS, DHS dan NR.

Dalam keterangannya, saat penesehat hukum menanyakan keberadaan PP 110/2000, Pantja mengatakan PP itu tak mempunyai alasan hukum yang kuat karena secara substansial mengatur yang bukan wewenangnya. Posisi PP 110/2000 yang menjadi dasar dakwaan sangat lemah karena Mahkamah Agung dalam judicial review-nya telah membatalkan PP itu, ujar Pantja.

Soal dalam pengambilan keputusan DPRD ada anggota DPRD yang abstain seperti dalam kasus itu, Pantja mengatakan apa pun keputusannya hal itu bersifat kolektif kolegial. Karenanya, orang-orangnya bertindak atas nama institusi. Pimpinan, kata Pantja, bertugas sebagai speaker keputusan institusi.

Bila dalam rapat ada anggota DPRD yang bersikap menolak/abstain, apa pun sikapnya, putusan yang diambil menjadi sikap institusi termasuk yang mengambil sikap abstain, ujar Pantja. (E-38)

Sumber: Pikiran Rakyat, 4 Februari 2005

Berita Terkait