Hasil Audit BPKP, Penyelewengan Rp 1,5 miliar; Dugaan Korupsi DPRD Magelang

Uang rakyat yang diduga dikorupsi secara bersama-sama oleh anggota DPRD Kota Magelang periode 1999-2004, diperkirakan Rp 1,5 miliar. Itu merupakan hasil audit sementara dana APBD 2003, yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng.

Dua setengah jam mulai pukul 09.30 Selasa kemarin (14/2), dua petugas BPKP yakni Edy Siswo Hartoyo dan Kunardi Pujiarto melakukan klarifikasi terhadap Istiati, Bendahara Sekretariat DPRD Kota Magelang. Klarifikasi serupa juga akan dilakukan terhadap Drs H Rohadi Sekwan DPRD, dan Sureni Adi SE Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD).

''Dua pejabat itu dianggap paling tahu mengenai alokasi dan penggunaan anggaran DPRD. Minggu depan kami merencanakan memanggil keduanya untuk dimintai klarifikasi, sehingga kami bisa segera membuat kesimpulan menyeluruh,'' kata Edy.

Indikasi adanya penyimpangan penggunaan APBD 2003, kata Edy, berdasar hasil temuan Kejari Magelang serta hasil audit sementara yang telah dilakukan terhadap pihak-pihak terkait. Namun untuk memastikan besarnya dana APBD 2003 yang diselewengkan oleh mantan wakil rakyat itu, masih harus dilakukan klarifikasi.

Dia menuturkan, untuk merumuskan hasil audit memerlukan waktu. Karena hasil audit dari lapangan masih akan di-review lagi sebelum akhirnya menjadi kesimpulan. ''Mungkin dua minggu lagi kami baru bisa menyelesaikannya. Tetapi itu bergantung pada hasil klarifikasi,'' tegasnya.

Didampingi Kasi Intel Mujiyono, dua anggota BPKP melakukan klarifikasi terhadap Istiati. Materinya seputar keluar masuknya dana di DPRD. ''Istiati adalah bendahara, maka dia tahu soal itu.''

Ditanya apakah peningkatan status pemeriksaan harus menunggu hasil audit BPKP, Edy mengatakan, kejaksaan bisa meningkatkan status pemeriksaan tanpa menunggu hasil audit tersebut. Sebab hasil audit nanti hanya dilampirkan dalam BAP, guna mengetahui jumlah kerugian negara.

''Semua tergantung pada kejaksaan, bisa menunggu hasil audit BPKP bisa juga tidak. Kejari di sini ternyata menunggu hasil audit, jadi terserah kepada kejaksaan,'' tandas Edy.

Ditanya tentang pernyataan BPKP bahwa peningkatan status tidak harus menunggu hasil audit, Kasi Intel Mujiyono enggan berkomentar.(P60-76s)

Sumber: Suara Merdeka, 16 Februari 2005