Dugaan Korupsi Suwarna Tak Terungkap di Pengadilan

Otto Hasibuan, kuasa hukum terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, Suwarna Abdul Fatah, menyatakan kerugian negara yang dilakukan Gubernur Kalimantan Timur nonaktif itu tidak pernah terungkap di persidangan. Sebab, sebelas perusahaan yang dapat rekomendasi telah melunasi pungutan sumber daya hutan-dana reboisasi.

Jika sudah dibayar, apa lagi tindakan yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan negara? ujar Otto saat membacakan nota pembelaan untuk kliennya, Suwarna Abdul Fatah, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Suwarna dengan hukuman tujuh tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta. Berdasarkan hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Suwarna telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 346 miliar.

Menurut Otto, unsur lainnya yang tidak terpenuhi oleh dakwaan jaksa dalam fakta persidangan adalah unsur melawan hukum. Dia mengatakan pemberian rekomendasi terhadap sebelas perusahaan merupakan kewenangan gubernur. Bahkan peraturan Departemen Kehutanan dan Perkebunan menyatakan gubernur berhak melakukan pengelolaan perkebunan, katanya.

Seusai sidang, jaksa KPK, Firdaus, menyatakan pembayaran yang dilakukan oleh sebelas perusahaan tidak menghapuskan kerugian negara yang ditimbulkan. Sebab, dia melanjutkan, kerugian akibat penerbitan rekomendasi yang tidak sesuai dengan aturan itu menyebabkan negara kehilangan kayu senilai Rp 574 miliar.

Sedangkan tindakan pelunasan dari pihak sebelas perusahaan, kata Firdaus, justru memperkuat bahwa tindakan melanggar hukum itu ada. Itu justru jadi bukti kalau rekomendasi yang dikeluarkan itu bermasalah, katanya. Sandy Indra Pratama

Sumber: Koran Tempo, 7 Maret 2007