Buletin Anti-Korupsi: Update 24-10-2011

POKOK BERITA:

 

Penggantian Ketua DPR Diproses”

Kompas, Kamis, 24 November 2016

Keinginan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengembalikan Setya Novanto ke posisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat terus berlanjut. DPP mengumpulkan dan menginstruksikan Fraksi Partai Golkar di DPR agar memperjuangkan dan mengamankan keputusan DPP.

Upaya Penghapusan Pajak Lebih dari Sekali”

Kompas, Kamis, 24 November 2016

Komisi Pemberantasan Korupsi menduga upaya penghapusan pajak yang dilakukan Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno dilakukan lebih dari sekali. Handang bahkan mematok biaya penghapusan pajak sebesar 10 persen dari total pajak yang ingin dihapus ditambah Rp 1 miliar.

“Dituding Korupsi Pasar, Wali Kota Madiun Bungkam”

Tempo, Kamis, 24 November 2016

Wali Kota Madiun Bambang Irianto tetap menjalankan tugas meski berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah dalam pembangunan Pasar Besar Kota Madiun, Jawa Timur senilai Rp 76,523 miliar tahun 2009-2012. Status itu diteken Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dua pekan lalu.

“La Nyalla Akui LPJ Dana Hibah Direkayasa”

Media Indonesia, Kamis, 24 November 2016

Mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti, mengaku laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana hibah dibuat tidak semestinya. LPJ direkayasa oleh Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Heru Susanto.

“MA Putuskan Tidak Menerima PK Tersangka Korupsi RJ Lino”

Detik, Kamis, 24 November 2016

Mahkamah Agung (MA) memutuskan tidak menerima peninjauan kembali (PK) RJ Lino. Pihak RJ Lino mengajukan PK atas putusan PN Jaksel terkait gugatan praperadilannya terhadap KPK. RJ Lino ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Lino diduga menyalahgunakan wewenang sebagai Dirut Pelindo II dalam proyek pengadaan Quay Container Crane untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

 

Informasi pada pukul 17.30 WIB

Berita Terkait