“Pengadilan Harus Jaga Independensi dan Integritas Dalam Penanganan Kasus Terkait Korupsi Skandal KTP-EL”

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menetapkan dua anggota DPR RI, Setya Novanto dan Markus Nari, sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-El. Hal ini menambah daftar panjang pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 trilyun.

Sejauh ini komisi antirasuah sudah menetapkan lima orang tersangka. Mulai dari kalangan birokrat, swasta serta politisi turut serta dijerat oleh KPK. Lepas dari itu juga telah ada dua tersangka lain yang masih ada kaitan dengan perkara korupsi KTP-El, yakni Miryam S Haryani dengan dugaan memberikan keterangan tidak benar di persidangan dan Markus Nari dengan dugaan menghalang-halangi proses hukum.

Perjalanan kasus ini pun diyakini masih panjang. Merujuk ke dakwaan Jaksa KPK saja setidaknya ada 52 anggota dan mantan anggota DPR yang diduga memperoleh keuntungan dari mega proyek ini. Jumlah itu belum termasuk pihak birokrat, swasta serta korporasi yang juga diuntungkan. Sampai pada saat ini KPK baru saja menyelesaikan persidangan untuk dua terdakwa, yakni Irman dan Sugiharto. Masing-masing terdakwa dihukum 7 tahun dan 5 tahun pidana penjara. 

Namun ada hal yang janggal dalam putusan tersebut. nama Ketua DPR RI, Setya Novanto, tidak disebut sebagai pihak yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek KTP-El oleh hakim. Saat itu majelis hakim hanya menyebut nama Novanto dibagian pertimbangan putusan. Padahal dalam surat dakwaan jaksa KPK, Novanto disebutkan ikut bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Tentu hal seperti ini menjadikan publik khawatir dalam penuntasan perkara KTP-El. 

Hilangnya sejumlah nama-nama besar yang terlibat dalam kasus korupsi E KTP dalam putusan dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, memunculkan kekhawatiran mengenai objektivitas dan indepedensi dari hakim-hakim di Pengadilan Tipikor. Muncul keraguan terhadap hakimhakim Pengadilan Tipikor dalam terdakwa yang lain (selan Irman dan Sugiharto) apakah juga akan menghilangkan nama-nama pelaku yang lainnya? 

Pasal 11 UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membatasi wewenang KPK dalam menangani tindak pidana korupsi. Disebutkan dalam Pasal tersebut bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Tentu muara dari penanganan yang dilakukan KPK berada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mulai dari pembacaan dakwaan, kesaksian-kesaksian, barang bukti yang diajukan, sampai ke surat tuntutan menjadi tidak berarti jika majelis hakim membatalkan atau mungkin meniadakan fakta-fakta yang telah muncul di persidangan. 
 
Atas dasar itu maka yang harus menjadi fokus bersama saat ini adalah menjaga independensi dan imparsialitas hakim agar putusan-putusan yang dikeluarkan oleh majelis mengedepankan kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Aturan mengenai independensi hakim ini sudah jelas tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini mengartikan bahwa lembaga peradilan harus bebas dari intervensi kekuasaan manapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 
Lain dari itu adalah permasalahan imparsialitas hakim. Dalam menjalankan tugasnya seorang hakim hanya bertanggung jawab kepada hukum dan hati nuraninya. Artinya hakim wajib tidak memihak kepada pihak-pihak yang sedang berperkara. Lalu imparsialitas ini menjadi dasar bagi hubungan antara hakim dan pencari keadilan. Jika dikaitkan dengan kejahatan korupsi, maka pihak pencari keadilan harus diposisikan kepada masyarakat luas. Maka konsekuensi logis yang dapat diterima lembaga pengadilan jika tidak berpihak kepada masyarakat adalah turunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Ini juga sebagai perwujudan dari konsep persamaan di hadapan hukum (equality before the law).
 
Menjamin independensi dan imparsialitas hakim ini menjadi penting saat ini. Mengingat KPK sedang menangani kasus-kasus besar seperti KTP-El dan BLBI. Bukan tidak mungkin dengan kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki pelaku-pelaku korupsi tersebut dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk mencoba mempengaruhi atau bahkan mengintervensi secara langsung lembaga pengadilan. 
 
Kekhawatiran soal indepedensi Pengadilan dan adanya intervensi dari pihak tertentu khususnya dari Senanyan sangat beralasan karena saat ini DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim. Dalam rancangan regulasi tersebut diatur antara lain mengenai fungsi pengawasan, seleksi dan masa pensiun hakim – dimana Mahkamah Agung dan jajaran hakim memberikan perhatian serius soal ini dan memiliki kepentingan tertentu. Intinya kami mengingatkan jangan sampai ada tawar menawar (bargaining) antara Pengadilan dengan Pihak di Parlemen terkait dengan penanganan kasus korupsi E KTP. 

Selain proses persidangan di Pengadilan Tipikor, hal lain yang juga harus mendapatkan sorotan tajam saat ini adalah upaya pra peradilan yang mungkin akan diajukan oleh tersangka korupsi. Sudah menjadi rahasia umum, mekanisme pra peradilan seringkali ditempuh oleh tersangka korupsi (menjadi pengadilan alternative) agar lolos dari proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. 

Jika merujuk ke kasus yang sedang berjalan saat ini, yakni KTP-El. Sudah ada salah seorang tersangka korupsi, Miryam S Haryani, yang mencoba melakukan upaya hukum pra peradilan. Namun hasil sidang tersebut menyatakan bahwa hakim menolak gugatan pra peradilan Miryam dan mengatakan bahwa penetapan tersangka oleh KPK terhadap Miryam telah memenuhi syarat dan sah secara hukum. Tidak menutup kemungkinan tersangka-tersangka lain dalam perkara KTP-El juga akan mengajukan upaya yang sama dengan Miryam.

Tentu publik masih ingat sejumlah nama yang pernah dijerat oleh KPK seperti Komjen Budi Gunawan dan Hadi Poernomo yang kemudian lolos melalui proses pra peradilan. Peristiwa ini kemudian dijadikan preseden bagi setiap orang yang disangka melakukan korupsi oleh KPK untuk mengajukan upaya hukum tersebut. Apalagi telah ada putusan MK No.21/PUUXII/2014 yang memasukkan penetapan tersangka sebagai salah satu objek dari pra peradilan. Padahal jika merujuk ke Pasal 77 huruf a KUHAP menyatakan bahwa objek pra peradilan bersifat limitatif, yakni untuk sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. 

Selain independensi hakim, muncul juga kekhawatiran mengenai integritas hakim yang memeriksa dan mengadili perkara korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah melakukan kajian mengenai pola dan modus korupsi di sektor pengadilan dan melibatkan hakim. Potensi korupsi yang melibatkan hakim setidaknya dapat terjadi pada 3 (tiga) tahapan. Pertama, sebelum dan saat mendaftarkan perkara. Hal ini dilakukan agar perkara jatuh kepada hakim yang menguntungkan para pemesannya. Kedua, tahap persidangan. Korupsi di tahap ini adalah agar hakim bertindak tidak objektif misalnya mengesampingkan bukti atau saksi yang dapat menjerat terdakwa. Ketiga, saat pembacaan putusan. Ini modus yang paling sering dilakukan para terdakwa korupsi. Agar putusan menguntungkan pelaku korupsi seperti dibebaskan, dikurangi hukumannya atau uang penggantinya maupuun tidak menyebut pihak lain yang berpotensi dijerat dalam kasus korupsi.

Dengan pola dan modus diatas membuat publik khawatir jika pelaku-pelaku korupsi KTP-El memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan praktik korupsi di Pengadilan Tipikor. Menurut catatan ICW sejauh ini sudah ada 39 hakim yang pernah dilaporkan dan diduga melakukan praktik korupsi, sebanyak 15 diantaranya – termasuk hakim di Pengadilan Tipikor - telah diproses oleh KPK (data terlampir). Mayoritas modusnya pun hampir keseluruhan sama, yakni menerima suap untuk mempengaruhi putusan.
 
Penuntasan kasus KTP-El ini menjadi penting bagi KPK. Setidaknya ini dapat dijadikan momentum untuk menunjukkan kinerja KPK dalam hal memberantas korupsi kelas kakap. Maka dari itu sektor pengadilan menjadi muara untuk menindak sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku korupsi. 

Agar Hakim Pengadilan Tipikor dalam penanganan perkara korupsi E KTP dan Hakim Praperadilan tetap independen dan imparsial (tidak masuk angin) maka kami mendesak:

1. Mahkamah Agung menjaga independensi dan menolak adanya intervensi dari pihak-pihak luar – termasuk dari pihak yang terkait dengan perkara korupsi. Pimpinan Mahkamah Agung sebaiknya juga mengingatkan hakim-hakim untuk menjaga integritas dan tidak lagi dijerat korupsi oleh penegak hukum khususnya KPK.

2. Komisi Yudisial Memantau persidangan kasus korupsi KTP-El dan pra peradilan. Peran Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas hakim perlu dilibatkan lebih jauh dalam setiap sidang perkara KTP-El. Hal ini sejalan dengan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU No 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang mengatakan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.

3. KPK bertindak aktif untuk mengawasi pejabat pengadilan dan hakim-hakim yang memeriksa dan mengadili perkara korupsi e KTP maupun praperadilan yang diajukan oleh tersangka E KTP. Pengawasan sidang KTP-El harus menjadi fokus bersama. Peran KPK tidak bisa hanya diletakkan sebagai pihak yang sedang berperkara. Namun dalam konteks ini KPK harus benar-benar memperhatikan potensi korupsi yang terjadi di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana dari proyek KTP-El ini bukan masyarakat biasa melainkan adalah pihak-pihak yang mempunyai kekuatan politik besar.

Jakarta, 30 Juli 2017

Indonesia Corruption Watch

File: 
AttachmentSize
PDF icon Awas Hakim E KTP_.pdf98.73 KB

Berita Terkait