Dugaan Korupsi Dana PON XVI Diusut

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Selatan (Sumsel) mulai melakukan operasi intelijen yudisial untuk mengusut kasus dugaan korupsi dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XVI sebesar Rp59 miliar yang melibatkan Gubernur Sumsel Syahrial Oesman.

Operasi tersebut dipimpin oleh Wakil Kepala Kejati (Wakajati) Sumsel Titiek S Mokodompit dengan empat anggota terdiri atas jaksa senior yang berpengalaman di bidang pengusutan dan penyidikan kasus korupsi. Mereka adalah Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sumsel RMS Diponegoro, Kepala Tata Usaha Zulbakar, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang Robert Sitinjak, dan Jaksa Fasari.

Kepala Kejati (Kajati) Sumsel Andi Syarifuddin mengungkapkan, kelima jaksa senior yang ditugaskan berdasarkan surat perintah operasi intelijen yudisial ini diberi waktu 30 hari untuk menjalankan tugas. Tim antara lain akan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber.

''Termasuk untuk menyelidiki dugaan penyimpangan di beberapa daerah karena PON juga dilaksanakan di beberapa kabupaten dan kota di Sumsel. Kita akan melibatkan juga kepala kejaksaan negeri (kajari) setempat,'' kata Andi kepada wartawan di Palembang, Sabtu (15/1).

Menurutnya, dalam tahap penyelidikan, semua pihak yang terkait dalam proyek PON akan diperiksa. Pemeriksaan tersebut, ujarnya, dapat dilakukan langsung ke lokasi ataupun memanggil pejabat terkait.

Kasus dugaan korupsi ini pada 11 Januari lalu dilaporkan Ketua Palembang Corruption Watch (PCW) Jamaluddin ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Menurut Jamaluddin, pencairan dana PON XVI sebesar Rp59 miliar itu hanya didasarkan pada izin prinsip pimpinan DPRD Sumsel.

PCW juga menyebutkan sejumlah proyek PON dilakukan melalui penunjukan langsung dan swakelola. Sejumlah proyek yang di duga menyimpang antara lain proyek peningkatan jalan lingkar selatan, akses poros Ampera sepanjang 15 kilometer (km), dan proyek peningkatan ruas lingkar barat sepanjang 8,2 km dengan nilai Rp10 miliar.

Menurut Andi, pihaknya memang tidak mendapat laporan langsung dari PCW. Namun, ia memperoleh informasi adanya laporan kasus dugaan korupsi itu ke KPK dari media massa.

Sedangkan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Eko Soesamto Tjiptadi menegaskan, pihaknya akan menerjunkan tim ke Sumsel untuk menindaklanjuti laporan PCW. ''Minggu depan kita terjunkan tim dan segera melakukan kerja sama dengan Kejati Sumsel,'' kata Eko menjawab wartawan usai menghadiri lokakarya berjudul Gerakan Pemberantasan Korupsi di Sumatra Selatan, Sabtu (15/1).

Sementara itu, mantan Bupati dan Wakil Bupati Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), periode 1999-2004, Marselus Bere dan Bria Johanes, Sabtu (15/1), diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana proyek rumpon senilai Rp1,3 miliar pada 2001 dengan terdakwa Valentinus Seran. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Atambua dan dipimpin Ketua Majelis Hakim Thamrin Tarigan.

Dari Palangkaraya dilaporkan, Kejati Kalteng menetapkan mantan Asisten II Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lamandau Alfonso Sadar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana APBD tahun anggaran 2004 sebesar Rp 41 miliar.

Kejati Bali hari ini rencananya mulai memeriksa para tersangka dan saksi dalam kasus dugaan penyimpangan dana APBD Bali 1999-2004 dengan tersangka sebanyak 20 orang. Menurut Wakajati Bali M Ismail, untuk pemeriksaan itu pihaknya telah membentuk tim penyidik yang terdiri dari 30 jaksa. (AY/PO/SS/RS/N-2)

Sumber: Media Indonesia, 17 Januari 2005

Berita Terkait