-* ICW tidak membuka cabang/perwakilan di manapun hotline 021-7901885 * Pastikan kamu menjadi bagian perang besar melawan korupsi: jadilah Sahabat ICW * * untuk menyambut pemberlakuan UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan infomasi publik, maka ICW membuka jalur layanan infomasi publik...

gambar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis, 9 Desember 2011 meresmikan Anti-Corruption Learning Center (ACLC) atau pusat pembelajaran antikorupsi. ACLC ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan cikal bakal pusat studi antikorupsi di kawasan regional dan internasional. (ICW/Abid)

gambar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Rabu, 7 Desember 2011. Acara tahunan itu kali ini digelar di Balai Kartini Jalan Gatot Subroto Jakarta. Berbagai kementerian dan lembaga lain seperti dirjen pajak melakukan presentasi usaha pencegahan korupsi yang sudah dilakukan instansinya. (ICW/Dila)

gambar

Belasan aktivis dari berbagai LSM antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), diantaranya, TII, ICW, ILR, MTI, PSHK, MaPPI FHUI, LeIP dan KRHN melakukan aksi menolak capim KPK Aryanto Sutadi. Mereka memasang pita kuning bertuliskan Anticorruption Line: Aryanto Sutadi do not enter, di kantor KPK 1 Desember 2011. Aryanto Sutadi yang berlatar belakang polisi, tidak layak menjadi pimpinan KPK. Banyak pernyataan yang dilontarkan sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. (Foto: Firman/JPNN dan Media Indonesia)

gambar

Mantan anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK tahun 2011, Imam B Prasodjo ketika menjelaskan proses seleksi calon pimpinan KPK dalam diskusi di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Rabu 9 November 2011. Menurut Imam Prasodjo, DPR tidak perlu melakukan fit and proper terhadap capim KPK. Proses panjang seleksi telah dilakukan di Pansel. (ICW/Dilla)

gambar

Didampingi Koordinator ICW Danang Widoyoko, ekonom Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Rimawan Pradiptyo memaparkan pendapatnya pada konferensi pers di ICW Rabu, 2 November 2011. Menurut Rimawan, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2013 dianggap berisiko. Investasi yang dikeluarkan pemerintah untuk membentuk OJK dan membangun sistem hingga pembiayaan awal di masa transisi dinilai terlalu mahal dengan risiko kegagalan yang tinggi. (ICW/Dila)
 

Opini dari Kalibata

E-ID: Ambitious but ambiguous mega project
By: Farodlilah Muqoddam, a researcher at the Indonesia Corruption Watch

...Unfortunately it is a false assumption, because our NIK database is not yet reliable. Moreover, the government has targeted issuing only 67 million E-IDs by the end of 2012, far below the population of adult citizens. It means the identification process of 67 million people will not be effective to root out the problems related to population administration,...read more ....

Wawancara

... Dampak kerugian akibat banjir ataupun kerusakan ekologi lainnya belum dihitung karena untuk ini perlu dilakukan semacam audit lingkungan. Namun berdasarkan data Walhi Kalbar (2010) selama 13 tahun terakhir telah terjadi 6,632 bencana ekologi dan 630 konflik lahan terkait perkebunan sawit (Sawit Watch,2010).... selengkapnya wawancara dengan Mouna Wasef... tentang Korupsi di sektor kehutanan...


Buletin GIPSI Vol 2 Maret 2011

Google Pagerank Powered by MyPagerank.Net