|
(21/3 07:21)
Indonesia Corruption Watch mendukung pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara elektronik, atau lazim disebut electronic procurement (e-procurement). Namun, e-procurement tetap perlu diawasi agar tidak terjadi korupsi.
(baca) |
(11/3 10:36)
Komisi Informasi Pusat (KIP) kembali memenangkan ICW dalam sidang sengketa informasi publik. Kali ini, ICW menang melawan PAN, setelah sebelumnya KIP memenangkan ICW atas Demokrat dan PPP.
(baca) |
|
(11/3 08:51)
Tim Advokasi Penyelamatan Keuangan Negara, koalisi yang terdiri dari ICW, YLBHI, FITRA, IBC, PUSAKO Univ. Andalas, dan PUKAT Korupsi FHUGM mengajukan judicial review (uji materi) tentang kewenangan Badan Anggaran (Banggar) DPR ke Mahkamah Konstitusi Kamis, 8 Maret 2013 lalu.
(baca) |
(8/3 12:55)
Indonesia Corruption Watch meluncurkan CD album antikorupsi berjudul “Frekuensi Perangkap Tikus” pada Kamis malam, 7 Maret 2013 di Rolling Stone Café, Jakarta. Album kompilasi ini berisi 10 lagu dari 10 musisi indie yang sarat semangat perlawanan terhadap korupsi, ketidakadilan sosial, dan bobroknya penegakan hukum.
(baca) |
|
(6/3 09:53)
ICW menerima kunjungan dari Universitas Bina Sarana Informatika (BSI) Bandung pada Rabu (6/3), dalam rangka pendidikan antikorupsi, agar para mahasiswa memiliki kesadaran dan semangat antikorupsi saat mereka nanti lulus, bekerja, dan terjun di tengah masyarakat.
(baca) |
(1/3 08:09)
Banyak kalangan menilai jika tingginya pelanggaran hukum disektor pengadaan barang dan jasa di Indonesia disebabkan karena prosedur tendernya yang menggunakan cara-cara konvensional.
(baca) |
|
(22/2 11:36)
Indonesia Corruption Watch kembali bersidang dengan partai politik di Komisi Informasi Pusat. Kali ini ICW menghadapi Partai Amanat Nasional (PAN) untuk meminta laporan program kerja Partai Amanat Nasional tahun 2010-2011 dan laporan keuangan 2010-2011.
(baca) |
(13/2 07:33)
Universitas Pennsylvania Amerika Serikat memeringkat Indonesia Corruption Watch di urutan ke-24 dalam Kategori 30 Teratas Organisasi Peneliti yang menggiatkan transparansi (keterbukaan) dan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat dunia internasional.
(baca) |
|
(12/2 02:21)
ICW menggabungkan diri dalam Koalisi Perlindungan Saksi Korban untuk mendorong terbentuknya Pansel Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lembaga yang bertugas melindungi saksi dan korban yang berperan membongkar kejahatan, termasuk kasus-kasus korupsi besar.
(baca) |
(11/2 10:49)
Senin (11/02), Majelis Komisi Informasi Pusat (KIP) memenangkan ICW atas sengketa informasi laporan keuangan Partai Demokrat. Majelis KIP mengabulkan permohonan ICW seluruhnya, yang artinya partai Demokrat wajib memberikan permohonan informasi yang diminta ICW yaitu laporan keuangan partai tahun 2010-2011.
(baca) |
|
|
|
