|
(17/5 11:16)
Hari ini, Orang Tua Murid, Praktisi Pendidikan, dan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang tergabung dalam Koalisi Pendidikan mengajukan permintaan informasi publik berupa laporan pemeriksaan Itjen atas kekacauan pelaksanaan UN 2013.
(baca) |
(29/4 05:11)
Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari YLBHI, ICW, Kontras, Transparency International Indonesia, LEiP dan MTI menyatakan dukungan penuh pada Kejaksaan untuk mengeksekusi terpidana kasus korupsi Susno Duadji di Jakarta (25/4).
(baca) |
|
(24/4 09:36)
Negara menderita kerugian akibat kejahatan kehutanan. Namun, cukong masih sulit tersentuh. Seharusnya hutan dapat diselamatkan dengan penerapan pasal anti pencucian uang.
(baca) |
(12/4 08:16)
Kurikulum 2013 terus menuai protes. Berbagai aksi dilakukan masyarakat mulai dari seniman jalanan hingga para guru dan akademisi. Kurikulum 2013 akan menelan biaya fantastis 2,49 triliun. Anggarannya tak terencana dengan baik, membuatnya rawan jadi lahan korupsi.
(baca) |
|
(11/4 12:02)
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana judicial review (uji materi) Undang-undang MD3 dan Undang-undang Keuangan Negara yang diajukan Koalisi Selamatkan Uang Rakyat pada Kamis (11/04) di Jakarta.
(baca) |
(9/4 05:48)
Kebijakan pendidikan yang amburadul, selalu mengorbankan dua pelaku penting pendidikan: guru dan murid. Namun sepertinya ini bukan masalah bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dengan asyiknya tengah merancang Kurikulum 2013.
(baca) |
|
(5/4 07:37)
Status kawasan hutan selalu menjadi perdebatan tanpa ujung, terutama soal penegakan hukum dan kelestarian lingkungan, karena definisi kawasan hutan adalah landasan bagi penatagunaan dan pengelolaan kawasan hutan.
(baca) |
(28/3 03:06)
Maraknya kasus korupsi dalam bidang pengadaan barang/ jasa harusnya menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk mengetatkan prosedur. Menyikapi hal ini, lahirlah inisiatif pengadaan lewat sistem elektronik, yang lazim disebut electronic procurement (e-procurement).
(baca) |
|
(22/3 11:00)
Koalisi Anti Mafia Hutan menolak Rancangan Undang-undang Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H), karena RUU ini mempunyai banyak cacat yang nantinya malah merugikan masyarakat. Koalisi menilai RUU ini berbahaya dan dikhawatirkan malah melindungi mafia hutan yang sesungguhnya.
(baca) |
(21/3 07:31)
Indonesia Corruption Watch meluncurkan website www.opentender.net, website yang dikembangkan ICW untuk mengawasi jalannya pengadaan barang/ jasa secara elektronik, atau lazim disebut electronic procurement (e-procurement).
(baca) |
|
|
|
