• Masa Pendaftaran Sekolah Anti Korupsi DITUTUP
    Masa pendaftaran untuk berpartisipasi dalam Sekolah Anti Korupsi (disingkat SAKTI) telah ditutup pada tanggal 8 Juni 2013 pukul 00.00 WIB. Peserta yang lolos seleksi SAKTI akan dihubungi langsung oleh panitia dan nama-nama mereka akan dipublikasikan di website resmi ICW. (8/6 00:02)
  • Demonstrasi di depan Kemdikbud (2/5)
    ICW Menangkan Kunci Jawaban UN di KIP
    Setiap tahun, bocoran kunci jawaban UN beredar. Kemdikbud seharusnya serius menangani kebocoran kunci UN. (7/6 12:20)
  • "You and Me Lawan Korupsi", Yogyakarta (16/5)
    Yogyakarta Serukan: “You and Me Lawan Korupsi”
    Yogyakarta menginisiasi Festival Anti Korupsi. Menyadari bahwa melawan korupsi, dapat digencarkan lewat seni. (7/6 11:01)
  • Iksan Skuter di Festival Anti Korupsi Pontianak (11/5)
    Festival Anti Korupsi Semarakkan Pontianak
    Melawan korupsi bisa menyenangkan. Salah satunya, lewat Festival Anti Korupsi. (7/6 10:57)
  • Hasil Investigasi Irjen Kemdikbud Terkait UN Adalah Informasi Publik
    Hari ini, Orang Tua Murid, Praktisi Pendidikan, dan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang tergabung dalam Koalisi Pendidikan mengajukan permintaan informasi publik berupa laporan pemeriksaan Itjen atas kekacauan pelaksanaan UN 2013. (17/5 11:16)

    • Bulletin

    Pengumuman Peserta SAKTI

    (14/6 18:28) Berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh panitia, maka nama-nama berikut diterima menjadi peserta Sekolah Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh ICW... (baca)

    Siaran Pers

    Segera Eksekusi Susno! Kepolisian Jangan Lindungi Terpidana Korupsi

    (25/4 09:02) Upaya melindungi terpidana korupsi dari eksekusi merupakan sikap memalukan yang ditunjukan oleh Kepolisian. Ini sikap kontraproduktif terhadap pemberantasan korupsi. Kepolisian kembali merusak citranya. (baca)

    Wawancara

    Emerson: "Polisi dan kejaksaan Tidak bisa Beralasan Belum Ada Ijin Presiden"

    justisianews.com
    (2/11 16:26) ICW dan lembaga antikorupsi lain telah sukses menghapuskan pasal ijin pemeriksaan dalam UU Pemerintah Daerah melalui Judicial Review (JR) di Mahkamah Konstitusi. Keberhasilan ini tentunya berimbas secara positif bagi upaya penegakan hukum korupsi di Indonesia. (baca)

    Opini

    Mengatur Korupsi Pemilu

    (13/6 13:49) Mungkin tidak banyak yang tahu Hongkong telah mengatur pelanggaran pendanaan pemilu sebagai korupsi yang dapat diproses oleh lembaga Independent Commision Against Corruption. (baca)