Berita Terkini

  • (Dok. ICW/Egi)
    (Friday, August 19, 2016 - 17:26)

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang Diminta Jalankan Putusan Komisi Informasi

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN) dituntut untuk membuka informasi publik terkait dokumen perkebunan sawit. Hal ini merupakan respon atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan dokumen tersebut merupakan informasi terbuka.
  • Pembukaan Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Tangerang
    (Thursday, August 18, 2016 - 10:26)

    Sekolah AntiKorupsi Tangerang Kembali Digelar

  • (Dok. ICW/Egi)
    (Thursday, August 18, 2016 - 09:58)

    Ini Empat Akar Masalah Korupsi di Legislatif

    Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU MD3 menilai terdapat empat penyebab terjadinya korupsi di lembaga legislatif. Hal itu didasarkan atas evaluasi yang mereka lakukan terhadap kinerja DPR RI periode saat ini.
  • Koalisi Masyarakat Sipil dalam Aksi Menentang Remisi Koruptor di Gedung Halaman KPK, Selasa, 16 Agustus 2016. (Dok. ICW/ Sigit)
    (Thursday, August 18, 2016 - 09:58)

    Remisi Koruptor, Ada Itikad Buruk Dari Pemerintah

    Koordinator Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Julius Ibrani menilai pemerintah memiliki itikad buruk terkait rencana revisi PP yang memuat remisi bagi narapidana.
  • Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak (sumber: mediaindonesia.com)
    (Thursday, August 18, 2016 - 09:57)

    Ketua PP Muhammadiyah: Remisi Koruptor Harus Ditolak

    Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menentang rencana pemerintah untuk melakukan revisi PP Nomor 99 tahun 2012. Upaya revisi melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Warga Binaan tersebut menurut Dahnil semestinya ditolak.