• Minutasi perkara Mahkamah Agung yang cenderung lamban membuka potensi penyelewengan dalam pengurusan perkara. Di satu sisi, MA menangani ribuan perkara setiap tahun sehingga transparansi dan optimalisasi minutasi perkara mutlak dibutuhkan. Pada tahun 2015, beban perkara MA berjumlah 18.402 perkara dengan 4.452 perkara di antaranya merupakan sisa tahun 2014. Hingga akhir tahun 2015, masih tersisa 3.950 perkara. Dalam laporan tahunan MA tahun 2015 disebutkan, upaya MA mempercepat penyelesaian perkara dengan mekanisme gugatan sederhana. (29/4 12:08)
  • Minutasi perkara Mahkamah Agung yang cenderung lamban membuka potensi penyelewengan dalam pengurusan perkara. Di satu sisi, MA menangani ribuan perkara setiap tahun sehingga transparansi dan optimalisasi minutasi perkara mutlak dibutuhkan. Pada tahun 2015, beban perkara MA berjumlah 18.402 perkara dengan 4.452 perkara di antaranya merupakan sisa tahun 2014. Hingga akhir tahun 2015, masih tersisa 3.950 perkara. Dalam laporan tahunan MA tahun 2015 disebutkan, upaya MA mempercepat penyelesaian perkara dengan mekanisme gugatan sederhana. (29/4 12:08)
  • Sumber: rmol.co
    Kendati mendapat banyak penolakan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berkukuh untuk merevisi aturan pengetat an remisi bagi terpidana ka sus luar biasa. Tak cuma na rapidana perkara narkoba, aturan remisi untuk koruptor juga akan diperlonggar. (28/4 19:58)
  • Diskusi Parenting Anti Korupsi di Blitar, Minggu 17 April 2016 (Dok. ICW/Egi)

    Antikorupsi.org, Jakarta, 18 April 2016 – Peluncuran album Lagu Anak Hebat kembali diluncurkan di berbagai daerah. Kali ini peluncuran dilakukan secara serentak di empat kota.

    Empat daerah yang menggelar dalam waktu hampir bersamaan yaitu Jogjakarta, Lombok, Bandung, dan Blitar.

    (28/4 15:59)
  • Ilustrasi: Guru dan Siswa (sumber: aktual.com)
    Peserta didik dalam proses pembelajaran harus didorong untuk belajar secara mandiri. Hal ini diantaranya dapat dilakukan dengan mengubah peran guru yang selama ini umum berlaku. (28/4 11:11)
  • Siaran Pers

    beol.asia
    (20/4 17:08) KPK Harus Segera Supervisi Perkara Dugaan Korupsi Pengembangan Lahan di Kawasan Hotel Indonesia Kejaksaan jangan “main-main” dalam penanganan perkara korupsi kelas kakap >>>

    Wawancara

    tribunnews.com
    (15/2 17:32) ICW mengumpulkan pendapat 8 Profesor/Guru Besar dari berbagai Universitas di Indonesia soal rencana DPR melakukan Revisi UU KPK. Pada intinya para narasumber menyatakan menolak Revisi UU KPK yang dinilai melemahkan institusi KPK. >>>

    Opini