• Sumber: SomasiNTB.org
    Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Nusa Tenggara Barat dengan penuh kesadaraan meyakini sampai hari ini DPR belum menunjukkan sikap keberpihakannya terhadap pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. (11/2 17:27)
  • Sumber: DokICW/Dewi/Konpers RUU KPK di PSHK
    Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum saatnya direvisi. Hal itu dikatakan oleh mantan panitia seleksi calon pimpinan KPK Natalia Subagyo. (11/2 17:15)
  • Sumber: DokICW/Wana/Sidang Sengketa KIP
    Markas Besar Kepolisian Negara RI (Mabes Polri) menyatakan akan penuhi permohonan informasi yang diminta Indonesia Corruption Watch (ICW). (11/2 17:11)
  • Sumber: DokICW/Wana/Sidang Sengketa KIP
    Indonesia Corruption Watch (ICW) penuhi panggilan Komisi Informasi Pusat (KIP). Hal ini terkait perkara sengketa melawan Kejaksaan Agung RI dan Markas Besar Kepolisian Negara RI (Mabes Polri). (11/2 17:05)
  • Sumber: DokICW/Wana/Sidang Sengketa KIP
    “Diminta Data Penanganan Perkara Korupsi Terbuka, Polri Minta Waktu” Permintaan ini adalah permintaan wajar dari masyarakat karena kepolisian, kejaksaan dan KPK menggunakan uang negara untuk menangani perkara. (11/2 15:47)
  • Berita

    Sumber: DokICW/Dewi/Konpers RUU KPK di PSHK
    (11/2 17:15) Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum saatnya direvisi. Hal itu dikatakan oleh mantan panitia seleksi calon pimpinan KPK Natalia Subagyo. >>>

    Siaran Pers

    Sumber: SomasiNTB.org
    (11/2 17:27) Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Nusa Tenggara Barat dengan penuh kesadaraan meyakini sampai hari ini DPR belum menunjukkan sikap keberpihakannya terhadap pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. >>>

    Wawancara

    dok
    (16/9 16:37) Haedar Nashir telah terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah lewat Muktamar ke- 47. Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini ingin meneruskan apa yang sudah dirintis Din Syamsudin dengan meneruskan jihad kebangsaan dan jihad konstitusi. >>>

    Opini

    (28/1 20:05) Kegaduhan dalam penggeledahan ini mungkin saja menjadi bahan dan alasan bagi politisi di DPR untuk mendorong revisi UU KPK. >>>